KPK Dalami Aliran Suap Taufik Kurniawan Untuk PAN

Klik untuk perbesar
juru bicara KPK Febri Diansyah

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti fakta yang muncul dalam persidangan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen. Salah satunya terkait uang suap DAK Kebumen untuk PAN.

"Prinsipnya kami akan melakukan analisis pada keterangan saksi apa yang disampaikan pada proses persidangan," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (13/6). 

Berita Terkait : KPK Garap Komisaris Utama Dealer Wahana Auto Ekamarga


Pada persidangan kemarin, Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan selaku terdakwa membantah uang sebanyak Rp 3,6 miliar yang diterimanya dari Bupati Kebumen nonaktif Yahya Fuad sebagai suap. 

Politikus PAN itu menyebut uang tersebut merupakan dana kontribusi Yahya sebagai kader. Yahya diklaim Taufik maju sebagai kepala daerah melalui PAN. Bahkan, Taufik juga menyebut jika uang dari Yahya langsung diteruskan ke Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PAN Kebumen, Adib Mutaqin.

Berita Terkait : Kasus Suap Impor Bawang, KPK Geledah Lagi Lima Lokasi

Febri mengatakan, fokus KPK saat ini adalah membuktikan aliran suap DAK Kebumen untuk Taufik. Namun, kata dia, jaksa juga akan menguraikan fakta-fakta lain terkait aliran dana suap tersebut, termasuk untuk kegiatan partai atau politik.


"Misalnya ada pemberian-pemberian dari pihak lain itu untuk kepentingan katakanlah aliran dana pembiayaan kegiatan partai politik atau aliran dana yang diberikan pada pihak lainnya itu menjadi bagian dari rangkaian fakta yang perlu diuraikan di persidangan," terangnya. 

Berita Terkait : Ada Kemajuan dalam Penyelidikan Kasus Suap Kemenpora

Taufik didakwa menerima suap sekitar Rp 3,65 miliar dari mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad terkait pengalokasian DAK untuk Kebumen tersebut. Suap itu diduga bagian fee sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen yang direncanakan mendapat Rp 100 miliar.

Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [OKT]
 

RM Video