Cek Fisik Pembangunan Masjid Agung Melawi, KPK Bantu Polda Kalbar

Klik untuk perbesar
Satgas Penindakan Korwil IV KPK meninjau pembangunan Masjid Agung Melawi di Kalimantan Barat, Kamis (25/7). (Foto: Humas KPK)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Penindakan Korwil IV turut membantu Polda Kalimantan Barat (Kalbar), dalam perkara dugaan penyimpangan pembangunan Masjid Agung Melawi, yang menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2012-2015 dan 2017. Proyek ini diperkirakan telah menyedot anggaran Rp 16 miliar.

Terkait hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK sudah dilakukan sejak Selasa (23/7) sampai Jumat (26/7) besok. Koordinasi selama sepekan tersebut melibatkan penyidik Polda Kalbar, Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Kalbar, auditor BPK , ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung (Polban), dan di-backup personel Polres Melawi.

Berikut videonya :

Baca Juga : 22 Orang Anggota MPR Absen di Pelantikan Presiden

"Dalam kegiatan hari ini, cek fisik bangunan Masjid Agung Melawi fokus pada pengecekan struktur tanah, menggunakan alat berat," ujar Febri dalam pesan singkatnya, Kamis (25/7).

Dalam beberapa hari sebelumnya, serangkaian kegiatan juga telah dilakukan. Di antaranya, pemeriksaan pada beberapa titik fisik bangunan masjid dan volume pemadatan penimbunan lokasi. Hal itu merupakan bagian proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK.

"Diduga, proyek pembangunan ini merugikan negara setidaknya Rp 5 miliar. Apalagi, sampai saat ini, Masjid Agung Melawi belum selesai pembangunannya," tutur Febri.

Baca Juga : Ini Pesan Gus Mus Untuk Jokowi di Hari Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019

Dari hasil pengecekan fisik sementara, konstruksi bangunan Masjid Agung Melawi masih membutuhkan sejumlah perbaikan atau penambahan."Ini berisiko membahayakan umat muslim yang beribadah di sana, jika pembangunan dipaksakan tetap dilanjutkan," imbuh Febri.

Pelaksanaan kegiatan cek lokasi dan dukungan lain yang diberikan KPK, merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi trigger mechanism melalui tugas koordinasi dan supervisi penindakan. "Kegiatan selama seminggu ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang kami selenggarakan di Gedung KPK, pada 19 Juni lalu," terang Febri.

Dia berharap , makin intensnya kerjasama antara komisi antirasuah, Polri, Kejaksaan serta BPK dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga mengingatkan agar para pejabat daerah dan pihak lain yang terkait di lokasi bersikap koperatif dengan proses hukum ini. Serta, turut memberikan dukungan pada tim Polda Kalbar yang sedang menjalankan tugasnya. [OKT]