Korupsi Proyek Kampus IPDN, Eks GM Hutama Karya Dihukum 5 Tahun Penjara

Klik untuk perbesar
Gedung Tipikor. (Foto: Tribunews)

RMco.id  Rakyat Merdeka -
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (HK) Budi Rachmat Kurniawan. Majelis hakim menyatakan Budi terbukti bersalah melakukan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) di Agam Sumatera Barat, dan kampus IPDN di Rokan Hilir, Riau. 

"Menyatakan terdakwa Budi Rachmat Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Sunarso saat membacakan amar putusan terhadap Budi Rahmat Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (26/7).

Hukuman terhadap Budi Rahmat ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa, yakni 7 tahun pidana penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1,040 miliar. 

Berita Terkait : Kasus Waterfront City, KPK Garap Petinggi Hutama Karya

Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa agar Budi membayar uang pengganti Rp 1 miliar karena terdakwa sudah menggantinya selama persidangan. Selain itu, hakim mengabulkan permohonan justice collaborator yang diajukan Budi karena memenuhi syarat pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. 


Yang meringankan, Budi mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama dan mempunyai peran yang kecil dalam perkara ini. Namun, Majelis Hakim menilai Budi Rahmat tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mencemarkan nama baik perusahaan sebagai hal yang memberatkan. 

Budi melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk kepentingannya dengan membuat pekerjaan fiktif untuk menutup biaya arranger fee pembangunan kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Tak hanya itu, Budi juga melakukan subkontrak pekerjaan tanpa persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK). Hakim menyatakan Budi bersama Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Setjen Kemendagri atau PPK, Dudy Jocom telah menyalahgunakan kewenangan.

Berita Terkait : Korupsi Proyek Kampus IPDN, KPK Periksa Enam Saksi

"Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan tugasnya selaku General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya mengatur lelang tanpa persetujuan PPK. Terdakwa bersama Dudy Jocom melakukan pengaturan lelang proyek IPDN dan berjanji memberikan fee kepada PPK," kata Hakim.

Perbuatan Budi itu diyakini hakim menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 1 miliar, serta orang lain dan korporasi, yaitu Dudy Jocom Rp 5,3 miliar, Bambang Mustaqim Rp 500 juta, Hendra Rp 4 miliar, Sri Kandiyati Rp 300 juta, Mohammad Rizal Rp 510 juta, Chaerul Rp 30 juta, dan Sutidjan Rp 500 juta. Selain itu, memperkaya PT Hutama Karya sebesar Rp 40,8 miliar, CV Prima Karya Rp 3.3 miliar, CV Restu Kreasi Mandiri sebesar Rp 265 juta, dan PT Yulian Berkah Abadi sebesar Rp 79,4 juta. Perbuatan Budi itu merugikan negara sebesar Rp 56,9 miliar atas proyek pembangunan kampus IPDN itu. 

Atas perbuatan tersebut, Budi dinyatakan telah bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. [OKT]