Sambangi KPK

Dirjen KLKH Koordinasi Kayu Ilegal Senilai Rp 105 Miliar

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani. (Foto : dok Kementerian LHK)
Klik untuk perbesar
Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani. (Foto : dok Kementerian LHK)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengaku hendak mendiskusikan tindak lanjut dari penindakan terhadap 384 kontainer berisi kayu ilegal senilai lebih dari Rp 105 miliar dalam waktu sebulan.

Baca Juga : Lewat Festival, Jateng Optimis Pacu Ekspor Buah Lokal

Kayu itu merupakan hasil penebangan hutan liar di kawasan Papua. “Dari Desember hingga Januari. Nilainya lebih dari Rp 105 miliar,” ujar Rasio di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kamis (24/1).

Penindakan itu merupakan tindak lanjut KLHK atas rekomendasi dan supervisi yang diberikan KPK terkait kasus perusakan lingkungan.

Baca Juga : Bamsoet Sabet Juara III Legislator Championship 2020 Kelas Executive Pistol Sipil

Kayu-kayu ilegal jenis Merbau itu disita di kawasan Makassar dan Surabaya. Dia menjelaskan, tim KLHK yang terdiri dari 70 penyidik berdasarkan supervisi KPK terus bekerja. Tim itu kini tengah mendalami dugaan adanya keterlibatan 18 perusahaan dalam kasus kayu ilegal itu.

“Ini proses terus berlangsung di mana KPK mensupervisi kami, termasuk hari ini kami diskusi dengan KPK dalam rangka penegakan hukum terhadap kayu-kayu ilegal asal Papua itu," ujarnya.

Baca Juga : Ini Penjelasan WHO Soal 13 Mitos Virus Corona

Rasio menegaskan, akan memberikan sanksi tegas kepada sejumlah perusahaan itu bila terbukti bersalah. Ancamannya mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. “Kami juga sedang kaji berdasarkan pos auditnya termasuk sanksi administrasi dan pencabutan izin dan sebagainya,” tandasnya. (OKT)