Kalahkan Kasus e-KTP & SKL BLBI

Korupsi Bupati Kotawaringin Timur, Negara Tekor Rp 5,8 Triliun

Klik untuk perbesar
Wakil Ketua KPK Laode K Syarif (kanan) bersama Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, korupsi pemberian izin usaha pertambangan yang dilakukan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi,  telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS.

Jumlah itu dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan,  dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Aries Iron Mining (AIM), dan PT Billy Indonesia (BI) pada tahun 2010-2012. Ketiga perusahaan tersebut diduga ada main dengan Bupati Supian, dalam mendapatkan izin usaha pertambangan.

Berita Terkait : Kejati Jawa Timur Sukses Selamatkan Aset Negara Senilai 5 T


KPK memperkirakan kasus ini adalah salah satu penanganan perkara, dengan indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar. "Kerugian negara dalam kasus e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun dan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Rp 4,58 triliun,” beber Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

KPK sangat prihatin karena potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar, hanya dikuasai segelintir kelompok pengusaha. Kajian SDA yang dilakukan KPK juga menemukan sejumlah persoalan. Di antaranya tumpang tindih wilayah, dan potensi kerugian keuangan negara dari praktek bisnis yang tidak beretika dan melanggar peraturan.

Berita Terkait : Bupati Bogor Khawatir Warganya Bawa Teman dari Kampung

“Di antaranya menunggak pajak, tidak membayar royalti, dan tidak membayar jaminan reklamasi pasca tambang,” tandas Syarif. [OKT]