Mantan Dirut Pertamina Persoalkan Perhitungan Kerugian Negara Oleh Akuntan

Klik untuk perbesar
Mantan Dirut Pertamina Karen Galaila Agustiawan, saat menjalani sidang perdana dengan mengagendakan pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (31/1). (Foto: M Qori Haliana/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan, mempersoalkan perhitungan kerugian negara Rp 568 miliar, yang dicantumkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.

Soalnya, dugaan kerugian negara itu didasarkan atas laporan perhitungan Kantor Akuntan Publik (KAP)

“Laporan yang disampaikan KAP Drs Soewarno tidak pernah menyatakan laporan tersebut sebagai laporan perhitungan keuangan negara,” ujar pengacara Karen, Soesilo Aribowo, saat membacakan nota keberatan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/2).

Berita Terkait : Karen Didakwa Abaikan Prosedur Investasi

Menurut Soesilo, laporan perhitungan tersebut hanya berlaku terbatas kepada Kejaksaan Agung. Laporan tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat bagi pihak-pihak lain. Termasuk, pengadilan maupun Karen sebagai terdakwa.

Selain itu, menurut tim pengacara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah mengatur bahwa yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negera adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 3 ayat 2 UU tersebut mengatur bahwa dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Menurut pengacara Karen, hingga saat ini BPK belum pernah mengeluarkan pernyataan bahwa investasi PT Pertamina (Persero) yang berupa Participating Interest di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009, telah menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga : Pertamina Turunkan Harga Avtur

"Bahkan, dalam hasil laporan investasi yang sama pada 2009, BPK menyatakan tidak ada temuan, alias tidak menyatakan adanya kerugian keuangan negara di dalam investasi tersebut,” imbuhnya.

Pengacara Karen menilai, surat dakwaan yang hanya mempertimbangkan laporan dari akuntan publik dan mengesampingkan laporan hasil audit dari BPK, merupakan surat dakwaan yang disusun dengan tidak cermat.

Menurutnya, surat dakwaan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengadili Karen. Karena itu, pengacara meminta majelis hakim membatalkan dakwaan, dan memerintahkan jaksa untuk membebaskan Karen dari rumah tahanan. [OKT]

RM Video