Jika Benar Telah Halangi Penyidikan

BW: Pimpinan KPK Bisa Dijerat Pasal OoJ

Klik untuk perbesar
Bambang Widjojanto (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto angkat bicara soal petisi 84 penyelidik dan 30 penyidik komisi antirasuah kepada pimpinan mereka. Dia menyebut, petisi itu menunjukkan bahwa KPK sedang dalam bahaya.

“KPK di tubir jurang. Ngeri. Kehormatan KPK dapat ditegakkan karena insan KPK mampu menjaga integritasnya secara paripurna,” ujar BW, sapaan akrab Bambang, dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (11/4). 

Menurut BW, jika dikaji lebih teliti, Petisi Penyidik dan Penyelidik KPK ternyata bukan sekedar isu integritas. Sebab, secara nyata telah terjadi obstruction of justice (OoJ) atau menghalang-halangi proses hukum. Ada indikasi kuat suatu upaya yang ditujukan untuk menghambat proses pemeriksaan yang tengah dan akan dilakukan penyelidik dan penyidik KPK. BW menilai, hal ini sangat mengerikan.

Berita Terkait : Remoralisasi Elite Pancala


“KPK bak diadang sakratul maut dari internal sendiri. Pihak atau pelaku yang disinyalir melakukan tindakan obstruction of justice itu justru diduga pejabat struktural dan juga dari unsur Pimpinan KPK sendiri,” cetusnya.

OoJ sudah dikenal di hukum Indonesia dan diatur di dalam Pasal 21 UU Tipikor 31/1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Pelaku yang dikenakan pasal di atas adalah setiap orang. Itu artinya, Pimpinan KPK dan pejabat struktural juga menjadi obyek pasal tersebut.

“Petisi ini adalah masalah serius. Sebab, siapa pun yang melakukan OoJ, termasuk Pimpinan KPK, dapat dikenakan pasal kejahatan yang berkaitan dengan tipikor,” tegas BW. 

Baca Juga : MUI Bakal Kumpulkan Sejumlah Ormas Islam

Jika tindakan ini tidak segera diselesaikan, Pimpinan KPK potensial dituduh telah dengan sengaja meluluhlantahkan marwah dan kehormatan KPK yang selama ini telah dibangun dengan susah payah oleh seluruh insan komisi yang kini dipimpin Agus Rahardjo cs itu. 


BW mendesak Pimpinan KPK segera melakukan review dan assessment atas segala informasi yang tercantum di dalam Petisi. Proses itu harus dilakukan dengan melibatkan pihak yang sangat independen. Jika benar ada pejabat struktural yang sudah dinyatakan bersalah karena ada dugaan pelanggaran etik, tidak ada alasan bagi Pimpinan KPK untuk tidak segera mengekseskusinya. 

“Jika tidak, maka Pimpinan KPK tidak hanya melakukan ketidakadilan tapi bisa dituduh menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri,” tegas BW. 

Baca Juga : Dubes Jerman Peter Schoof Gelar Perpisahan Sekaligus Sambut Konsul Kehormatan Surabaya

Bilamana Pimpinan KPK dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan, langsung atau tidak langsung, tahapan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, maka mereka dapat dikenakan pasal OoJ. [OKT]

RM Video