Kasus Percaloan Pengurusan Anggaran DAK

Pengusaha Urunan Uang Untuk Bayar Fee Ke Wakil Ketua DPR

Klik untuk perbesar
Saksi berikan keterangan terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Purbalingga di Pengadilan Tipikor Semarang. (Foto : Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Tujuh pengusaha konstruksi di Purbalingga urunan uang untuk membayar fee pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK). Setelah terkumpul diserahkan kepada Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah, Wahyu Kristianto.  

Pada APBN Perubahan 2017, Kabupaten Purbalingga mendapatkan DAK Rp40,9 miliar. Fee pengurusan yang harus dibayarkan ke Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Rp1,2 miliar. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Wahyu Kontardi membenarkan adanya kontribusi dari pengusaha untuk memenuhi fee pengurusan DAK. Besar fee-nya berkisar 5 persen hingga 7 persen dari DAK yang bakal diterima. Ia membenarkan Kabupaten Purbalingga menerima DAK Rp40,9 miliar pada APBN Perubahan 2017. 

Komisaris Utama PT Iza Jaya Abadi, Samsurijal Hadi alias Hadi Gajut mengungkapkan, setiap kontraktor uang dalam jumlah berbeda-beda. Ia mengaku diminta Rp300 juta. Setelah genap Rp1,2 miliar, Hadi diminta mengantarkan uang itu. "Ini atas perintah Bupati  Tasdi agar diberikan ke Wahyu Kristianto," akunya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Berita Terkait : KPK Bakal Usut Dugaan Aliran Uang Ke Menpora


Hadi pun berangkat ke rumah Wahyu di Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara pada Agustus 2017. Uang diserahkan langsung kepada Wahyu. 

Wahyu menerima uang fee pengurusan DAK Kabupaten Purbalingga. Setelah menerima uang dari Hadi, Wahyu tak langsung menyerahkan ke Taufik. Uang baru diserahkan ketika bertemu Taufik di Bandung. Taufik hanya mengambil separuhnya: Rp600 juta. Separuhnya lagi diberikan kepada Wahyu. "Uang Rp 600 juta saya sudah kembalikan ke KPK," aku Wahyu.

DAK Banjarnegara
Pada sidang ini Jaksa KPK Joko Hermawan mengorek pengurusan DAK daerah lain yang dilakukan Taufik. “Apakah setahu Saudara, terdakwa pernah membantu pengurusan DAK di daerah lain?” tanya Joko kepada Wahyu.

Wahyu mengakui. Selain Kabupaten Kebumen dan Purbalingga, Taufik membantu pengurusan DAK untuk Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. “Saya tidak tahu kalau langsung dari beliau (Taufik). Saya pernah mendengar cerita (tentang pengurusan DAK Banjarnegara). Tapi dari orang lain. Apakah itu benar atau hanya sebatas apa, saya tidak tahu karena saya juga tidak pernah mengonfirmasi,” ujarnya.

Berita Terkait : Eni Ngaku Kasih Uang Pada Aspri Menpora

Namun, menurut Wahyu, Bupati Banjarnegara pernah mengucapkan terima kasih kepada Taufik. “Pak Bupati Banjarnegara ketika meresmikan jalan tahun 2017, mengucapkan terima kasih kepada Pak Taufik Kurniawan yang telah membantu,” ungkapnya. 


Dalam perkara ini, Taufik diadili karena menerima suap Rp4,85 miliar pengurusan DAK untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. 

Wakil Ketua Umum PAN itu menerima fee Rp3,65 miliar dari Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Uang diserahkan melalui politisi Semarang, Rachmad Sugiyanto alias Antok. Sementara uang fee dari Bupati Purbalingga Tasdi Rp1,2 miliar diberikan melalui Ketua DPW PAN Jawa Tengah, Wahyu Kristianto.

Pengurusan DAK untuk Kabupaten Banjarnegara baru terungkap di persidangan.  Jaksa KPK Eva Yustisiana mengatakan fakta ini tak tercantum di dakwaan perkara Taufik. “Cuma itu menunjukkan tahun 2016 pernah ada pengurusan DAK oleh Pak Taufik juga. Melalui orang lain selain Pak Wahyu Krisitanto,” ujarnya.

Berita Terkait : Tersangkut DAK, Wali Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka KPK

Keterangan itu diperoleh Wahyu bukan langsung dari terdakwa. “Dia hanya mendapat informasi dari orang-orang. Soal ngomongnya kapan, dalam persidangan tadi juga enggak diterangkan,” bebernya. Lantaran itu, JPU masih akan mendalami fakta ini. “Belum. Tindak lanjutnya belum. Kan belum diperdalam. Keterangan juga baru sedikit. Nanti lihat saja lah,” ujar Eva. [BYU]

RM Video