Proses Hukum Dinilai Tak Benar, Rommy Ajukan Praperadilan

Klik untuk perbesar
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy (Foto: Tedy O Kroen/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy, yang merupakan tersangka kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/5).

Maqdir Ismail, kuasa hukum Rommy mengatakan, pihaknya mengajukan praperadilan karena menilai ada proses hukum yang tidak dilakukan secara benar.

Berita Terkait : Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag, KPK Periksa 2 Rektor UINĀ 


"Kami mengajukan praperadilan karena ada proses hukum yang tidak dilakukan secara benar," kata Maqdir seperti dilansir Kantor Berita Antara, Senin (6/5).

Dijelaskan, sejumlah proses hukum yang dinilai tidak dijalankan secara benar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain adalah penyadapan. Selain itu, KPK juga hanya dapat memproses kasus dengan kerugian negara paling sedikit Rp 1 milIar menurut Pasal 11 UU KPK.

Berita Terkait : Rommy Pastikan Menteri Lukman Terlibat Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama

Hal lain yang juga dinilai tidak sesuai hukum adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.


Dengan alasan itu, tim kuasa hukum Rommy meminta pengadilan agar surat penyitaan, penangkapan, serta status tersangka terhadap dirinya dinyatakan tidak sah.

Berita Terkait : Rommy Ikut Pantau Sidang MK

Dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag Tahun 2018-2019, KPK  telah menetapkan tiga tersangka. Pihak yang diduga sebagai penerima adalah Muhammad Romahurmuziy alias Rommy. Sedangkan yang diduga sebagai pemberi, adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang senilai Rp 180 juta dan 30 ribu dolar AS. [HES]

RM Video