Usul KPK Watch, Amirul Hajj Tahun Ini Serahkan Saja ke Imam Besar Istiqlal atau Wapres

Klik untuk perbesar
Yusuf Sahide (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Dalam waktu dekat, Menteri Agama (Menag), Lukman Hakin Syaifuddin, akan memimpin para jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Di saat yang sama, Lukman juga sedang keseret kasus jual beli jabatan di Kementeriam Agama. Apakah Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan pejabat lain selain Menag untuk menjadi Amirul Hajj?

Wakil Ketua Komisi VII DPR, TB Ace Hasan Syadzili, mengatakan ‎bahwa dalam Undang-Undang Haji disebutkan bahwa Amirul Hajj adalah pejabat setingkat menteri. Dalam kaitan ini, maka otomatis dijabat Lukman selaku Menag.

"Soal ada tuduhan kasus melibatkan Pak Lukman, kita kan tahu posisi beliau sebagai saksi. Jangan kemudian menghalang-halangi tugas beliau menjadi Amirul Hajj," kata Ace, Senin malam (22/7).

Karena itu, dia menilai tidak ada masalah kalau kemudian Amirul Hajj tetap dipercayakan kepada Menag. 

Berita Terkait : Incar Kursi Menteri Agama, PKB Jelekin Lukman

Wakil Ketua Komisi VII Marwan Dasopang menilai tidak ada masalah kalau kemudian Presiden Jokowi tetap memilih Menang sebagai Amirul Hajj. "Bisa saja (pejabat/menteri lain) tapi lebih tepat Menag. Kan Amirul Hajj ini yang ditunjuk Pemerintah," katanya.

Menurut dia, sebenarnya Pemerintah sudah pernah menunjuk Amirul Hajj selain Menag. Tatkala itu, Presiden menunjuk Wakil Presiden sebagai Amirul Hajj. Hanya saja dia tidak merinci periode haji saat itu. Yang pasti, kasus jual beli jabatan yang ikut menyeret Lukman tidak bisa menghalangi tugas dia untuk menjadi Amirul Hajj. Sebab, dalam kasus tersebut Lukman masih dalam status saksi.


"Amirul Hajj ini kan tidak hanya Menag, Wapres juga pernah. Tapi memang urusan haji ini leading sector-nya Menag sehingga dalam hal prosedur dan penugasan tidak ada yang salah. Tapi secara moral tentu akan kurang baik walau dari sisi hukum tidak ada masalah. Cuma memang Menag kan sudah beberapa kali menjadi Amirul Hajj dan selama itu juga baik pelaksanaan ibadah haji," tambah dia.

‎Pandangan berbeda disampaikan Ketua KPK Watch, Yusuf Sahide. Dia berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan tokoh selain Menag untuk menjadi Amirull Hajj di musim haji kali ini. Alasannya, Menag tengah dirundung kasus dalam dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama. Sementara Amirul Hajj merupakan pemimpin bagi jemaah haji sehingga mestinya bersih dari segala anasir-anasir jahat.

Berita Terkait : Uang Yang Disita Dari Ruang Kerja Menag Satu Paket Dengan Dokumen Seleksi Jabatan, Lukman Bilang Itu Cuma Kebetulan

"Memang Menag ini masih sebatas saksi. Tapi orang menunaikan haji itu kan harus bersih dari segala hal. Apalagi ini menyangkut ibadah haji. Nah, sebagai pemimpin haji, tentu dia membawa delegasi jemaah kita. Takutnya ada hal-hal ke depan sementara Menteri Lukman ini lagi santer disorot kasus di KPK," kata Yusuf. 

Karena itu, Yusuf menyarankan Presiden berhati-hati menentukan Amirul Hajj untuk Ibadah Haji tahun ini. Dia tidak ingin karena kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama kemudian image Amirul Hajj menjadi negatif.

"‎Amirul Hajj ini kan selain memimpin jemaah kita. Juga harus menjaga image bangsa kita di luar negeri. Karena itu, untuk masalah haji tahun ini, sebaiknya Presiden hati-hati. Apalagi pemerintah saat ini mendapat banyak sorotan, sehingga bagaimana pun opini publik itu tetap harus dijaga jangan sampai malah menghambat kinerja pemerintah. Apalagi ini kan di publik lagi santer Menag masuk menteri yang diusulkan di-reshuffle," jelas dia.   

Dia berharap, Presiden Jokowi bisa memilih sosok lain sebagai Amirul Hajj. "Memang (Amirul Hajj) harus Menag? Kan tidak harus juga. Kalau situasi normal-normal saja sebagai penanggung jawab urusan haji, ya tidak ada masalah Amirul Hajj Menteri Agama. Tapi, saat ini kan situasi beda, Menag lagi disorot dalam kasus jual beli jabatan di KPK," tambah dia.

Berita Terkait : Ada Uang 30 Ribu Dolar AS di Laci Meja Kerja Menteri Agama, Apa Kata Lukman?

Sebagai gantinya, lanjut dia, Presiden bisa mempertimbangkan Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar atau Wapres Jusuf Kalla yang juga saat ini menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia. "Saya kira Pak Nasaruddin Umar, Pak JK bisa jadi Amirul Hajj untuk pimpin jemaah haji kita di Arab Saudi," harap dia. [KAL]