Bonus Demografi Melimpah

Tahun 2030, Indonesia Diproyeksikan Jadi Negara Maju

Klik untuk perbesar
Ilustrasi. Istimewa

RMco.id  Rakyat Merdeka - Indonesia pada Tahun 2030 diproyeksikan bakal menghadapi bonus demografi, dimana 64 persen dari total populasi merupakan penduduk usia produktif. Berbekal bonus demografi tersebut, banyak pihak menilai peluang Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan perekonomian pesat sangat terbuka lebar. 

Jumlah 64 persen ini dinilai sebagai angka yang besar untuk sebuah kelompok tenaga kerja, terutama jika melihat agregat populasi Indonesia yang relatif besar dibandingkan dengan mayoritas negara lain. 

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, jika dicermati, anak-anak yang berada di usia sekolah pada saat ini merupakan kunci Indonesia untuk memetik hasil yang maksimal di era bonus demografi. 

Baca Juga : Warga Sukapura Kecewa Anies Tak Hadiri Acara Olahraga pagi

"Apabila tidak dibina dan diperhatikan dengan baik, alih-alih memeroleh keuntungan, Indonesia berpotensi dibebani oleh penduduk usia kerja yang tidak memiliki kompetensi," tutur Nadia dalam rilis yang diterima Rakyat Merdeka, Rabu (24/7/2019).

Oleh karena itu kata dia, berkaitan dengan Hari Anak Nasional pada Tahun 2019, salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah pendidikan anak di Indonesia.

Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat luas sebagai pengingat signifikansi peran pendidikan, terutama untuk menyongsong era bonus demografi. 

Baca Juga : Kemendagri-BSSN Teken Kerja Sama Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

"Hari Anak Nasional dapat menjadi sebuah momentum penting yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengevaluasi, meningkatkan, sekaligus menjaga relevansi pendidikan Indonesia agar sesuai dengan tantangan zaman,” jelas Nadia.

Nadia menambahkan, pendidikan berkualitas merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

"Akan tetapi, jika kita melihat fenomena pendidikan Indonesia pada saat ini, kita bisa melihat bahwa akses pendidikan sudah berhasil ditingkatkan dengan siginifikan tetapi mutu dan relevansi pendidikan menjadi tantangan laten yang hingga saat ini belum dapat dipecahkan," kata Nadia.

Baca Juga : DPR, Kementan, dan BPS Kompak Soal Data Pangan

Dikatakan, kurikulum Indonesia sering disebut kurang mengakomodasi perkembangan zaman. Sebagai contoh, kurikulum SMK di Indonesia pada saat ini tidak mengakomodasi kebutuhan industri. Akibatnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbesar berasal dari lulusan SMK.

"Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat bahwa tujuan SMK merupakan mencetak lulusan siap kerja yang dapat langsung terjun ke industri."
 Selanjutnya