Tersangka Baru Kasus e-KTP, Mark Up Anggaran hingga Luluskan 3 Konsorsium Bermasalah

Gedung KPK (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Gedung KPK (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - KPK mengumumkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Salah satunya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik yang juga PNS BPPT, Husni Fahmi. 

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyebut, Husni melakukan mark up serta meluluskan tiga konsorsium yang sebetulnya, tak memenuhi syarat. Husni pun menerima 20 ribu dolar AS dan Rp 10 juta. 

Baca Juga : KBRI Dukung Pameran Hannover Messe 2020 di Paris

"Sebelum proyek e-KTP dimulai pada 2011, tersangka HSF diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor. Padahal HSF dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang," ujar Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/8). 

Pada Mei-Juni 2010, Husni ikut pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam pertemuan itu hadir Plt Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Baca Juga : Terpilih Jadi PM Malaysia ke-8, Muhyiddin Sujud Syukur di Rumahnya

Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan tentang proyek e-KTP yang anggaran dan tempatnya akan disediakan Andi Agustinus. "Dalam pertemuan tersebut juga, HSF diduga ikut mengubah spesifikasi, Rencana Anggaran Biaya, dan seterusnya dengan tujuan mark up. Setelah itu, HSF sering melapor kepada Sugiharto," beber Saut. 

Husni juga ditugaskan untuk berhubungan dengan vendor. Juga, diminta Irman untuk mengawal konsorsium, yakni PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera. "HSF ditugaskan untuk membenahi administrasi supaya dipastikan lulus," imbuhnya. 

Baca Juga : Virus Corona Gentayangan Di Mana-mana, AS Tunda Pertemuan Dengan Para Pemimpin ASEAN

Nyatanya, Husni memang meluluskan tiga konsorsium meskipun ketiganya tidak memenuhi syarat wajib. Syarat wajib itu adalah mengintegrasikan Hardware Security Modul (HSM) dan Key Management System (KMS).

"Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, tersangka HFS diduga diperkaya 20 ribu dolar AS dan Rp 10 juta," tandas Saut.  [OKT]