Jokowi Butuh Kabinet Akomodatif

Danis T Saputra Wahidin (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Danis T Saputra Wahidin (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Setelah terpilih di Pilpres 2019, Jokowi dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam menentukan calon menteri kabinetnya. Pasalnya, ada beberapa kendala yang membuat pilihan Jokowi cukup dilematis.

Demikian analisis Direktur Eksekutif IndodataDanis T Saputra Wahidin. Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) ini menyatakan, setidaknya ada tiga kendala Jokowi dalam menentukan menteri.

Pertama, gemuknya koalisi pendukung Jokowi-Maruf. Kedua, bertambahnya partai koalisi pendukung setelah Jokowi dan prabowo melakukan konsolidasi. Ketiga, kuatnya paradigma revolusi mental yang mengakomodasi kalangan menteri dari kalngan profesional.

Berita Terkait : Optimisme Ketua Seknas Jokowi atas 100 Hari Pertama Jokowi-Ma`ruf

Untuk itu, Danis menyarankan, Jokowi harus mampu menembus kebuntuan politik internal akibat tarik ulur kepentingan partai politik. Danis menegaskan, Jokowi membutuhkan kabinet akomodatif.

"Yaitu kabinet yang berbasis pada dua proporsi. Proporsi perolehan kursi parlemen partai koalisi, proporsi profesional politik," terangnya, Kamis (16/8). 

Cara akomodatif itu antara lain bisa dilakukan dengan mengisi kabinet dengan orang-orang partai yang profesional. Dengan begitu, tidak ada yang merasa jatahnya dikurangi.

Baca Juga : Gandeng Kemenkominfo, Gojek Tingkatkan Teknologi Digital yang Makin Aman

Hal ini, tambah Danis, perlu dilakukan karena tantangan Jokowi pada periode kedua tidak mudah. Jokowi harus dapat membangun stabilitas dan kondusivitas sekaligus agar pemerintahan berjalan dengan baik. "Jika kabinet akomodatif ini tidak terwujud, pemerintahan Jokowi-Maruf akan terganggu," imbuhnya.

Danis memprediksi, agenda politik dan pemerintahan Jokowi pada periode kedua akan sangat menguras banyak tenaga. Selain agenda pembenahan sumber daya manusia dan pemindahan ibu kota negara, Jokowi juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam membenahi pembangunan infrastruktur yang masih belum rampung sepenuhnya. 

"Dukungan rakyat memalui pemilu tidak cukup. Jokowi harus membangun komunikasi lintas batas sektoral sehingga pemerintahan berjalan dengan damai," tandasnya. [USU]