Nelayan Minta Jaminan, Lanjutan Program Dan Kebijakan Kemaritiman

Klik untuk perbesar
Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), Siswaryudi Heru (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintahan mendatang harus memberi jaminan bagi nelayan. Bahwa program dan kebijakan yang pro nelayan tetap ada dan berkelanjutan. 

Nelayan meminta agar apapun yang terjadi selama proses politik 2019 ini, mesti diberikan jaminan agar program-program yang sudah diletakkan, sudah dimulai dan sudah dijalankan tetap berlangsung. 

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), Siswaryudi Heru menegaskan, nelayan tidak mau terjebak dengan sosok menteri yang akan mengurusi sektor kelautan dan perikanan nantinya. 

“Nelayan butuh kesinambungan dan kepastian nasib mereka. Semua program dan pekerjaan yang sudah dimulai dan yang sedang berjalan, yang pro kepada   nelayan di masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ini, diharapkan berlanjut untuk kesejahteraan nelayan  Indonesia,” tuturnya. 

Menurut Ketua Maritim dan Nelayan Projo ini, nelayan tak mau dibingungkan dengan urusan figur maupun pilihan politik. Beberapa program pemerintah yang pro nelayan, yang tengah berlangsung antara lain, pemberantasan illegal fishing dan dimulainya program pembangunan tol laut. 

Juga penyediaan struktur dan infrastruktur yang berguna bagi nelayan, jejaring pengaman sosial bagi kesejahteraan nelayan, rencana pembentukan Bulog Perikanan. Ini semua bermuara pada visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Termasuk, lanjut Heru, hubungan komunikasi antara nelayan dengan Istana Negara yang sangat baik harus terus  “Nelayan senang, baru di masa pemerintahan ini mereka bisa bertemu dan berdialog langsung dengan Presiden di Istana Negara. Menyampaikan keluh kesah,” tuturnya.

Secara politik, menurut Heru, nelayan tidak akan terpengaruh pada janji-janji lain yang belum tentu bisa dilakukan. “Nelayan butuh yang ril saja. Hari ini sudah dimulai dan sedang berjalan programprogram yang bisa mereka rasakan langsung manfaatnya,” ujarnya. 

Ke depan, lanjutnya lagi, Menteri KKP-nya pun paling tidak memiliki standar dan kualifikasi setara dengan yang sudah dilakukan Susi Pudjiastuti. “Yang tegas lugas dan melihat ekosistem masa depan. Kalau tidak, bisa berantakan. Dari nol lagi,” tegas Heru.  [JON]

RM Video