Ngaku Ditipu Proyek Rumah Dinas Kodim

Ratusan Kontraktor Tagih Uangnya Dikembalikan

Klik untuk perbesar
Foto Perumahan Dinas Kodim. (Foto : korem172pwy-tniad).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Para kontraktor lokal merasa kena harapan palsu oleh pengembang proyek pembangunan rumah dinas Komando Distrik Militer (Perumahan Kodim) seluruh Indonesia.

Sudah setor puluhan hingga ratusan juta rupiah ke perusahaan pengembang, namun realisasi proyek tak pernah terjadi. Para kontraktor itu pun menjerit dan meminta uangnya dikembalikan.

Direktur PT Baguala Karya Mandiri, Jitsak DJ Parera mengungkapkan, sudah menyetorkan uang ratusan juta rupiah ke PT Hutama Andalan Karya Abadi (PT HAKA). Dia merasa ditipu perusahaan pengembang itu.

Berita Terkait : Lirik Proyek Infrastruktur, Kadin Minta Yang Berlemak


Kepada Rakyat Merdeka, pria yang bolak-balik Jakarta-Papua ini mengatakan, sejak April 2018, ratusan kontraktor disuruh berkumpul dan mengumpulkan uang kepada PT HAKA. Mereka dijanjikan, pada Juni hingga September 2018, penandatanganan kontrak dengan para penyetor uang akan dilakukan. Selanjutnya, mulai membangun rumah dinas Kodim di wilayah masing-masing.

Pria yang akrab disapa Jeje ini mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali menanyakan keberlanjutan proyek itu ke PT HAKA. “Namun sampai sekarang tidak ada realisasinya. PT HAKA menipu kami semua. Uang kami harus dikembalikan,”  tuturnya.

Padahal, lanjut Jeje, untuk wilayah Papua, pihaknya sudah bergerak sejak tahun lalu. Mempersiapkan lahan dan izin. Juga segala keperluan pembangunan rumah dinas tersebut. Ketika dilakukan pertemuan sosialisasi dari PT HAKA dengan para kontraktor di Balai Sudirman, Manggarai, Jakarta Selatan, pada Kamis, 26 April 2018, jelasnya, untuk wilayah Papua ditunjuk tiga perusahaan kontraktor untuk  melakukan pembangunan Rumah Dinas Kodim.

Berita Terkait : KPK Masih Buru Pejabat PUPR Lainnya

Tiga perusahaan itu adalah PT Yuma Lani Kembu dengan Direktur Timotius Wakur. PT Putra Meepagi Jaya, dengan Direktur Frans Magai. Dan PT Baguala Karya Mandiri dengan Direktur Jitsak DJ Parera. “Kami menangani pembangunan Rumah Dinas di 10 Kodim di Papua, dan ditambah 1 Kodim di Maluku yaitu Kodim Namlea,” tutur Jeje.


Untuk pembangunan Rumah Dinas Kodim Seluruh Indonesia itu, lanjut dia, diajaklah kontraktor-kontraktor dari berbagai wilayah. Seperti wilayah Sumatera bagian Utara, Selatan hingga ke Papua. “Tergantung kesanggupan kontraktornya bisa membangun berapa rumah di masing-masing wilayah. Yang pasti, setiap kontrakto wajib setor uang ke PT HAKA,” tutur Jeje.

Namun sejak Juni 2018, terangkannya, para kontraktor mulai tidak percaya dengan PT HAKA. Lantaran tanggal dan waktu yang dijanjikan untuk realisasi pembangunan itu selalu molor. Bahkan, sejak Desember  2018, ratusan kontraktor yang sudah sepat menyetorkan uang ke PT HAKA, menyatakan mundur dan meminta uangnya dikembalikan.

Baca Juga : Jokowi-Maruf Dominasi Pilpres 2019 di Frankfurt

“Tapi uang kami sampai kini tidak dikembalikan. Ratusan juta rupiah sudah kami setor. Belum lagi biaya perjalanan, urus ini itu. Perorang telah habis hingga Rp 500 juta,” ujar Jeje.

Mereka pun terus menanyakan kapan realisasi proyek rumah dinas Kodim itu akan dilakukan. Namun karena jawaban yang tidak pasti. Bahkan uang yang sudah terlanjur disetorkan tanpa kepastian pengembaliannya, Jeje dan kawan-kawan pun berencana menggugat PT HAKA.


“PT HAKA janji-janji kosong saja. Kami sudah tidak percaya. Kami sedang siapkan gugatan. PT HAKA telah memakan uang kami. Tapi proyeknya tidak ada. Ini penipuan besar-besaran terhadap para kontraktor,” cetusnya. [JON]

RM Video