Tuntaskan Masalah Sengketa Lahan

Yusril Bersedia Jadi Kuasa Hukum Warga Kampung Japat

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, berada di tengah warga Kampung Japat, Pasar Ikan, Jakarta Utara, Sabtu (2/3), untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan warga setempat. (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, berada di tengah warga Kampung Japat, Pasar Ikan, Jakarta Utara, Sabtu (2/3), untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan warga setempat. (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan rombongan mengunjungi  Kampung Japat, Pasar Ikan, Jakarta Utara, Sabtu (2/3). Yusril datang untuk memenuhi permintaan masyarakat sekitar, untuk berdialog terkait persoalan lahan. 

Dialog yang berlangsung di tempat terbuka itu, dihadiri Ketua RW, ulama, tokoh masyarakat, dan sedikitnya 200 warga. 

Warga melalui para Ketua RW di Kampung Japat, meminta agar Yusril menyelesaikan sengketa lahan, yang sudah puluhan tahun belum selesai. Eks Menteri Kehakiman ini pun menyatakan kesediaannya menjadi kuasa hukum para warga.

Baca Juga : Geger Anjani Hamil Dan Corona

"Saya akan bekerja sama dengan para Ketua RW dan RT, serta para tokoh masyarakat yang selama ini terlibat dalam perjuangan sertifikasi tanah di Kampung Japat, untuk menuntaskan masalah ini," ujar Yusril dalam keterangan tertulis. 

Sebagai langkah pertama, Pakar Hukum Tata Negara ini akan segera membuka pembicaraan dengan PT Pelindo II (Persero) dan Kepala BPN Jakarta Utara. Hasil audiensi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Yusril mengatakan, program sertifikasi tanah rakyat membuka peluang bagi pemerintah untuk mencabut Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pelindo, dan kemudian lahan disertifikasi atas nama warga yang selama ini telah bermukim di sana.

Baca Juga : Dubes Al Busyra Imbau WNI di Ethiopia Waspadai Virus Corona

Atau sebaliknya, Pelindo II berkepentingan untuk memanfaatkan lahan itu untuk perluasan Pelabuhan Sunda Kelapa. Jika itu pilihannya,  maka Pelindo II wajib membebaskan lahan dengan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Itu cara pertama yang akan kami lakukan. Jika tidak berhasil, maka akan kami tempuh cara yang kedua," terang Yusril. Jika semua jalan perundingan buntu alias tidak mencapai hasil, Yusril bersedia bertindak mewakili warga, untuk menggugat BPN dan Pelindo II ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Adapun lahan yang menjadi permasalahan, lokasinya bersebelahan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah ada sejak abad 13. Lahan eks vervonding Belanda itu ditinggalkan sejak Indonesia merdeka, sehingga digarap oleh warga sejak 1950 dan kini menjadi perkampungan padat penghuni.

Baca Juga : Virus Kambing Hitam

Pada 1990,  Mendagri menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada  Pelindo II. Namun, Pelindo II hingga kini tidak pernah mengganti rugi lahan warga. Sementara rakyat yang memohon hak atas lahannya, terganjal dengan HPL Pelindo II.

Sengketa terus berlanjut hingga kini, dan tidak ada penyelesaian yang konkret. [HEN]