Triliunan Rupiah Sudah Ditanamkan

Investor Diundang, Investor Dihambat, Kenapa Ditendang

Klik untuk perbesar
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam Rakornas BKPM, Selasa (12/3) lalu. (Foto : IG @BKPM).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo geram menyoroti jebloknya investasi di Indonesia. Pasalnya, dia sudah memerintahkan sejak awal, agar Pemerintah mendorong investasi dengan memberikan berbagai macam insentif dan fasilitas yang memudahkan investor. 

Presiden Jokowi kecewa. Faktanya, peringkat investasi Indonesia masih kalah dibanding negara-negara tetangga. “Kita sudah ditinggal. Kalah dengan Singapura. Dengan Malaysia? Ya kalah. Thailand? Ya kalah. Filipina? Ya kalah. Vietnam? Ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos. Kita kalah rebutan. Kalah merebut investasi. Kalah merebut pasar,” ujarnya, saat memberikan sambutan dalam Rakornas BKPM, Selasa (12/3) lalu.

Terhadap situasi tersebut, Jokowi menegaskan, akan langsung turun tangan sendiri. Sehari-hari, ujarnya, investor sudah berbondong-bondong datang ke Indonesia. Namun investasi yang diharapkan justru banyak yang tidak terealisasi.

“Ini yang salah di mana? Di pusat? provinsi? Saya akan cek,yang salah di mana. Orang dari luar negeri datang, ingin investasi ini itu, kok tidak menetas. Ini pasti ada problemnya. Apakah itu perizinan kita? Pembebasan lahan yang bertele-tele? Sehingga mereka pergi, atau apa. Alur ceritanya ini pasti ada yang tidak benar di titik-titik tertentu. Saya pastikan akan menemukan,” ujarnya.

Berita Terkait : Jokowi Minta PTSP Dan Pemda "Tutup Mata" Soal Investasi

Mengomentari kegeraman Jokowi, Pengamat Kebijakan Publik, Sidik Pramono mengatakan, permasalahan investasi di Indonesia besar kemungkinan berasal dari situasi yang terjadi di lapangan. Dia lantas mengajak menengok Indikator Ease of Doing Business (EoDB) yang secara rutin dirilis Bank Dunia.

“Sekalipun nilai EoDB Indonesia pada 2018 meningkat 1,42 menjadi 67,96, namun secara umum, kemudahan berusaha di Indonesia justru turun dari peringkat ke-72 menjadi peringkat ke-73 dari 190 negara,” jelasnya. 

Bahkan, lanjut Sidik, topik-topik menyangkut permulaan bisnis, izin pembangunan, pendaftaran properti, pembayaran pajak, juga penegakan kontrak masih menduduki ranking di atas 100. Khusus menyoroti penegakan kontrak, dia mengatakan, ada beberapa kasus yang membuat investor atau calon investor berpikir ulang berinvestasi di Indonesia. 


“Marwah negara akan terlihat dari bagaimana ia menghormati perjanjian yang telah dibuat secara adil dan tidak bermasalah secara prosedur maupun subtansi. Tanpa pemenuhan akan hal seperti itu, kepastian berusaha dan kemudahan investasi di Indonesia hanya akan berjalan di tempat,” tegas Sidik. 

Baca Juga : Sekjen MPR: Internalisasi Pancasila Perlu Digencarkan

Terkait hal ini, Kuasa Hukum PT Karya Cipta Nusantara (KCN), Juniver Girsang, turut menanggapi apa yang disampaikan Jokowi. Sebagai kuasa hukum pihak yang bersengketa panjang dengan salah satu perusahaan BUMN bernama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di pelabuhan Marunda, Juniver meyakini komitmen Jokowi membangun iklim investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik. 

“Masalahnya, tak semua pihak di internal pemerintah, termasuk BUMN benar-benar 100 persen menjalankan apa yang dicanangkan presiden. Contohnya, yang terjadi pada klien saya ini,” keluhnya. 

Kliennya, lanjut Juniver, sudah punya kontrak resmi untuk membangun dermaga. Investasi sudah triliunan dikeluarkan. Eh, di tengah jalan, malah dihambat. Tak cuma dihambat, tapi juga digugat ke pengadilan. 

“Ini kan ironi. Di satu sisi Presiden mengundang. Di sisi lain, di Marunda, investor malah coba ditendang,” katanya.

Baca Juga : Sistem Pembelian Tebu Kementan, Bikin Petani dan Pabrik Gula Maju

Menurut Juniver, situasi yang dihadapi kliennya dapat dikategorikan sebagai insiden sangat mengerikan bagi seluruh investor swasta di tanah air. “Patut dicatat, seluruh proyek ini tak sepeser pun menggunakan APBN. Seluruh prosedur sudah ditempuh. Tapi kok hasilnya malah klien kami diperlakukan seperti ini?” bebernya.

Pembangunan pelabuhan Marunda yang akhirnya menuai polemik tak berkesudahan ini, bermula saat sebuah perusahaan swasta bernama Karya Teknik Utama (KTU) memenangkan tender pengembangan kawasan Marunda yang digelar KBN pada 2004. 

Setahun kemudian, KTU dan KBN bersepakat membentuk usaha patungan dengan restu Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta dengan komposisi saham KBN 15 persen dan KTU 85 persen. Namun di tengah jalan, kedua pihak berkonflik mengenai kepemillikan saham dan status lahan yang dijadikan dermaga tersebut. [OKT]