RMco.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah serikat buruh mengeluhkan keberadaan tiga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur soal pengadilan hubungan industrial.

Pengadilan hubungan industrial menjadi pintu terakhir bagi buruh untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak-haknya. Namun keberadaan tiga SEMA itu dianggap sangat merugikan buruh bahkan tidak menjamin kepastian kerja.

Seperti SEMA no. 3 tahun 2015. Yang dapat mempermudah perusahaan memecat buruhnya secara semena-mena. Sebab SEMA ini membatasi pembayaran upah proses selama 6 bulan. Upah proses adalah kewajiban perusahaan untuk membayar upah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Padahal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no. 37/PUU-XI/2011 perusahaan wajib membayar upah buruh hingga keputusan perselisihan berkekuatan hukum tetap. Bahkan SEMA itu juga memungkinkan perusahaan PHK dengan alasan kesalahan berat.

Berita Terkait : PGN Alirkan Gas Ke Lima Industri Baja Di Cilegon

Sementara SEMA no. 7/2012 yang tidak mengakui serikat pekerja di luar perusahaan untuk beracara di pengadilan hubungan industrial. Begitu juga SEMA no. 3/2018 yang menghapus upah proses sama sekali jika pengadilan memutuskan buruh kontrak berubah statusnya menjadi karyawan tetap dan di-PHK.

Kepala Bidang Advokasi dan HAM Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Imam Syafii menyebutkan, meskipun SEMA itu hanya aturan internal di MA dan tidak ada dalam hirarki perundang-undangan, pihaknya sering mendapati hakim menjadikan surat edaran itu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

PPI mengalami sendiri saat hakim di pengadilan hubungan industrial Banjarmasin menolak mereka beracara lantaran anggotanya adalah lintas perusahaan. “Pelaut itu ada 1 juta orang, anggota kami mendekati 10 ribu, bagaimana kami bisa beracara di pengadilan jika ada SEMA itu?” keluhnya.

Sekjen Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, ketiga SEMA itu berdampak besar pada hilangnya hak-hak buruh dalam mencari kepastian kerja. Tanpa kewajiban membayar upah saat proses sengketa di pengadilan, perusahaan akan dengan semena-mena menetapkan status kontrak dan mem-PHK buruh.

Berita Terkait : Tok, Ketua Pengadilan Pajak Tak Lagi Diusulkan Menkeu

Akibatnya, posisi tawar buruh semakin lemah untuk melawan pelanggaran hak-hak lainnya, seperti soal upah minimum dan upah lembur. Tak hanya itu, PHK kerap digunakan perusahaan untuk mengintimidasi pengurus serikat yang memperjuangkan hak-hak anggotanya.

“Kita berharap ada ketegasan pengadilan atau bunyi uu supaya ditakutin perusahaan, supaya tidak ada phk, upah proses itu bagian, sanksi dari peradilan, dari hukum itu sendiri,” katanya.

Ketua Serikat Pekerja Bank Permata Jefy Oktorionus mengungkapkan, kemajuan teknologi mengakibatkan PHK semakin masif terjadi, terutama di sektor perbankan. “Di perbankan akan ada tsunami PHK karena pergeseran dari manual ke digital,” ungkapnya. Sepanjang 2014-2018, ada 17 ribu pekerja perbankan yang di-PHK.

Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Nelson Saragih mengecam keberadaan tiga SEMA tersebut karena lebih pro pada pemodal. “SEMA itu membuat orang harus untuk tidak percaya pada mekanisme pengadilan hubungan industrial. Ketika pengadilan tidak bisa lagi menjadi tempat untuk mencari pengadilan, maka kita harus mencari di tempat lain,” terangnya.

Berita Terkait : Pencegahan Penggudulan Hutan Perlu Dukungan Industri Kelapa Sawit

Selama ini buruh berurusan dengan pengadilan hubungan industrial juga diliputi ketidakpastian. “Dalam kenyataannya, buruh bisa menghabiskan waktu hingga 2 tahun sebelum mendapat putusan MA,” ujar Nelson.

Dalam kondisi ini, serikat buruh dan buruh-buruh yang terPHK sangat berpentingan untuk membatalkan ketiga SEMA ini. Kerugian buruh akibat kehilangan upah proses sangat besar, selain tentu saja kerugian politik karena serikat dilemahkan dengan hilangnya anggota. [OSP]