RMco.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menolak rencana pemerintah untuk membatasi pemakaian volume BBM subsidi jenis solar bagi truk barang dengan roda lebih dari enam.

Wakil Ketua DPP Aptrindo Kyatmaja Lookman melihat daripada dibatasi lebih baik subsidi untuk solar dihapus saja diganti dengan pemakaian solar industri.

“Lebih baik subsidi dicabut tapi tidak dibatasi pemakaianya karena akan berdampak kepada kepastian usaha,” katanya di Jakarta, Sabtu (20/7).

Kyat menilai, subsidi solar selama ini tidak tepat sasaran karena yang menikmati subsidi tersebut bukan pengusaha angkutan truk logistik, melainkan justru dinikmati pengguna truk atau pemilik barang karena tarif angkutnya murah.

Baca Juga : Top! Pupuk Indonesia Sabet The Most Promising Company Marketing 3.0

"Pembatasan BBM solar subsidi membuat dibeberapa daerah antrian truk di SPBU menjadi luar biasa," ujarnya.

Kyat menjelaskan, dengan berkurangnya ketersediaan BBM, maka utilisasi truk akan berkurang, seperti saat ini utilisasi truk berkurang dari 25 perjalanan per hari menjadi 15 perjalanan per hari. Sementara, industri menuntut peningkatan produktivitas. “Pabrik minta tambah truk, ini menambah beban kami,” ujarnya.

Ketua DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan langsung usulan tersebut pada rapat dengan pemangku kepentingan terkait di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang diikuti oleh PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk dan DPP Hiswana Migas pada 15 Juli lalu.

"Sebaiknya industri logistik tidak perlu lagi disubsidi, diserahkan saja pada mekanisme pasar tapi BBM-nya tersedia dan nggak perlu antri," katanya.

Baca Juga : Mulai Besok, Blok G Balai Kota Lockdown 3 Hari

Menurutnya, dalam rapat itu, BPH Migas menyurati PT Pertamina untuk memberikan batasan pendistribusian kepada pengguna BBM subsidi, maksimum 200 liter per transaksi per hari.

Gemilang mengatakan, kuota tersebut tidak cukup, terutama untuk melayani rute dari dan ke luar kota. Untuk diketahui, BPH Migas menilai perlunya pembatasan volume penggunaan BBM Solar bersubsidi terhadap truk barang yang memiliki roda di atas enam mengingat potensi adanya kelebihan kuota penggunaan jenis BBM tertentu/JBT (solar subsidi).

Berdasarkan data BPH Migas, kuota JBT Solar 2019 secara nasional 14,6 juta kiloliter (dicadangkan 500.000 kiloliter).

Adapun realisasi Januari sampai 31 Mei 2019 mencapai 6,4 juta kiloliter atau sebanyak 45,73 persen dari kuota penetapan.

Baca Juga : Bandara Soekarno-Hatta, Salah Satu Bandara Paling Aman dari COVID-19

Berdasarkan realisasi tersebut, di mana realisasi seharusnya sebesar 41 persen dari kuota penetapan, apabila tidak dilakukan dilakukan pengendalian JBT Solar, maka berpotensi kelebihan kuota pada 2019. [KPJ]