Tawarkan Potensi Besar

Bukalapak Serius Garap Pasar Syariah

Klik untuk perbesar
(Foto : Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Bukalapak berencana meluncurkan sebuah marketplace syariah di dalam aplikasinya. Hal ini dilakukan karena besarnya potensi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia.

Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid membenarkan bahwa pihaknya sedang menggarap marketplace syariah atau halal. Saat ini, prosesnya sudah sampai pada pengembangan produk.

“Saat ini sedang development karena kami juga kerja sama dengan KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah), DSN (Dewan Syariah Nasional), terkait list produk halal itu sendiri,” ujar Fajrin di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, nantinya marketplace syariah tersebut akan berbentuk sebuah fitur yang dapat diakses melalui apli kasi Bukalapak. Fitur terse￾but nanti akan mempermudah masyarakat untuk mencari produk-produk halal.

“Pada intinya, semacam fitur di Bukalapak sehingga masyarakat bisa mudah untuk cari produk￾produk halal,” tegasnya.

Menurutnya, konsep marketplace halal ini diusung menyusul adanya pertambahan permintaan masyarakat yang menginginkan produk halal dan syariah. Apalagi, ada tren naik untuk investasi syariah dilihat dari salah satu fitur yang terdapat di Bukalapak.

Berita Terkait : Menghilang di Play Store, Bukalapak Sedang Diperbarui

“Produk investasi Bukalapak, BukaReksa, saat ini ternyata lebih banyak size-nya investasi untuk model investasi syariah. Ini menunjukkan bahwa tren ke depan ke arah sana,” katanya.

Fajrin sendiri belum bisa memastikan kapan fitur ini akan diluncurkan di Bukalapak. Proses pengembangan fitur baru tersebut ia harapkan akan cepat, sehingga fitur itu bisa segera meluncur.

“Kami belum bisa jawab secara pasti. Mudah-mudahan akan diluncurkan dalam waktu dekat,” tukas Fajrin.

Selain Bukalapak, ada juga LinkAja yang gencar merintis pelayanan berbasis syariah. Bahkan, hingga akhir 2020 ditargetkan satu juta pengguna LinkAja akan bermigrasi ke layanan LinkAja Syariah.

Group Head Sales Channel dan Unit LinkAja Syariah Widjayanto Djaenudin mengatakan, penetapan target tersebut berdasarkan jumlah total 30 juta pengguna aktif LinkAja saat ini.

Lalu adanya kemungkinan untuk semakin meningkatnya masyarakat yang berminat pada sektor syariah. Selain itu, adanya pasar yang besar jadi alasan LinkAja mencicipi bisnis syariah.

Berita Terkait : Swasembada Pangan Bisa Diulangi, Ini Syaratnya

Apalagi, ada 26.000 pesantren di Indonesia, 25 juta nasabah perbankan syariah, dan 48 ribu karyawan bank syariah yang membuat potensi pengguna LinkAja Syariah akan semakin luas.

“Data tersebut kami dapat dari Kementerian Agama dan OJK jadi sangat berpotensi untuk sama-sama dikembangkan,” tukas dia.

Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus mendorong sinergi yang kuat antara para pelaku industri halal dengan digital.

Diharapkan, sinergi ini akan memberikan kesan baik pada sektor riil. “Seperti yang kita ketahui, cita-cita Indonesia adalah menjadi yang terdepan dalam ekonomi syariah, baik skala regional maupun global. Bahkan pemerintah menargetkan Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah global dalam tiga tahun yang akan datang,” ujarnya.

Berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019, besaran total pengeluaran belanja masyarakat muslim dunia pada 2017 di berbagai sektor halal mencapai 2,1 triliun dolar AS.

Nilai ini diperkirakan akan terus tumbuh hingga 3 triliun dolar AS pada 2023 mendatang.

Baca Juga : Ronaldo 700 Gol, Portugal Masih Tertahan

“Melalui KNKS, pemerintah mendorong munculnya sistem pembayaran digital syariah dan marketplace halal untuk menstimulasi pertumbuhan sektor-sektor industri halal lainnya,” ungkapnya.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar menjelaskan, ekosistem ekonomi syariah digital perlu dikembangkan. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan seiring dengan berkembangnya teknologi dan pola bisnis yang demikian cepat.

“Ekosistem ini merupakan integrasi dari inovasi, teknologi dan platform digital sesuai dengan prinsip syariah untuk memfasilitasi gaya hidup 4.0 yang menuntut pelayanan prima fully-digital,” ujarnya.

Peta Jalan Afdhal mengungkapkan, KNKS menargetkan penyusunan peta jalan (roadmap) untuk industri fintech berbasis syariah selesai pada 2020.

“Kita harus mengambil pelajaran dari perbankan syariah yang awalnya digenjot untuk tumbuh, ternyata value differentiation masih kurang,” ungkapnya.

Afdhal menuturkan, ada berbagai pihak yang berkoordinasi dalam merealisasikan penyusunan peta jalan tersebut. Yaitu KNKS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), regulator seperti OJK serta Bank Indonesia dan para pelaku industri fintech. [ASI]

RM Video