Serap Gabah/Beras Petani Sulselbar, Bulog Siap Wujudkan Ketahanan Pangan

Klik untuk perbesar
Kiri - kanan: Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi, Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr.Ir.H.M. Nurdin Abdullah,M.Agr, Direktur Pengadaan Perum Bulog Mayjen TNI (Purn) Bachtiar, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Agung Hendriadi menandatangani MoU tentang kedaulatan pangan, penguatan stok pangan, serta penyediaan data dan informasi terkait wilayah panen. (Foto: Humas Bulog)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Bulog berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan melalui percepatan penyerapan Gabah/Beras di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Untuk itu, Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan dan Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, TNI, Dinas Pertanian, dan pihak terkait lainnya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Serap Gabah/Beras Petani (Sergap) Tahun 2019 di Makassar, Kamis (7/2).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pengadaan Perum Bulog Mayjen TNI (Purn) Bachtiar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, Kepala Perum Bulog Divre Sulselbar Mansur Siri, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta para Dandim di Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Mayjen TNI (Purn) Bachtiar menegaskan, Bulog siap mendukung ketahanan pangan dan lumbung beras, yang diandalkan di Indonesia. Salah satunya di wilayah Sulawesi Selatan.

Kapasitas gudang Bulog Divre Sulselbar tercatat berjumlah  377.600 ton, yang tersebar dari Mamuju sampai Pulau Selayar. Saat panen raya, serapannya bisa mencapai 2 juta ton lebih.

Berita Terkait : Bulog Didorong Cari Pasar Baru


“Bulog mempunyai peran mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung beras di Indonesia. Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub), minimal 10 persen dari total produksi padi di wilayah Sulsel, diserap Perum Bulog," terang Bachtiar.

Ia menambahkan, target pengadaan Bulog Divre Sulselbar untuk triwulan pertama 2019 adalah 224.423 ton.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengharapkan serapan Bulog terhadap produksi beras petani, bisa naik hingga di atas 15 persen. Karena menurutnya, Sulsel menyuplai kebutuhan beras di 27 provinsi di Indonesia. Selain itu, Sulsel masih memiliki potensi di beberapa daerah. Di antaranya, Luwu Raya.

Untuk itu, Nurdin akan terus mendukung dan mendorong serapan Bulog lebih besar. Tidak terbatas 10 persen. Gubernur Sulsel juga akan mengeluarkan Peraturan Gubernur agar 15 persen dari hasil panen di wilayah Sulsel dapat diserap Bulog (offtaker) “Bukan hanya 10 persen. Sulsel masih memiliki potensi. Ada daerah yang belum dilirik. Di antaranya Kabupaten Luwu Raya. Orang Luwu Raya beli beras di Sidrap. Di sini, Bulog punya tantangan untuk membangun rice processing di Luwu Raya," kata Nurdin.

Berita Terkait : Banjir Sulsel Tewaskan 9 Orang, 3 Ribu Ngungsi

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi, mengapresiasi forum Rakor Sergap sebagai wadah evaluasi, sekaligus upaya khusus percepatan penyerapan gabah tahun 2019.


“Semoga, forum ini dapat mencapai kesepakatan untuk mencapai target untuk wilayah Sulsel, Sulbar dan Sultra,” harapnya.

Dalam forum itu juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sulsel dan Perum Bulog Divre Sulsebar tentang kedaulatan pangan, penguatan stok pangan, serta penyediaan data dan informasi terkait wilayah panen.

Untuk menjaga stabilisasi harga beras medium di wilayah Sulselbar, Bulog Divre Sulselbar terus melakukan Kegiatan Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga, dengan realisasi mencapai 7.505 ton beras medium yang dilakukan melalui pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN serta melalui Distributor.

Baca Juga : Pidato Jokowi Di Visi Indonesia, Yunarto: Lebih Berani

Keberhasilan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium di setiap daerah akan tercipta, bila dilakukan secara bersama dengan dukungan seluruh pihak. Terutama, dari pemerintah daerah, dinas dan aparat terkait, serta para pelaku pasar. [HES]

RM Video