8 BUMN Kerja Sama Soal Pasokan BBM & Utang

Rini Sudah Tanda Tangan, Operasional Harus Jalan

Klik untuk perbesar
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kiri) dan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Akhsara (kanan) menandatangani nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) di Kantor Kementerian BUMN Jakarta. (Foto : Antara).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Delapan perusahaan pelat merah baru saja menandatangani nota kesepahaman. Menteri BUMN Rini Soemarno yang turut menyaksikan semringah. Dia berpesan, setelah tanda tangan, operasional harus segera jalan.

Adapun BUMN yang hadir adalah Pertamina, Inalum, Bukit Asam, Aneka Tambang, Timah, Angkasa Pura I dan II, serta Garuda Indonesia. Penandatanganan itu terbagi tiga. Pertama, Pertamina dengan BUMN tambang tentang acuan harga bahan bakar minyak (BBM). Kedua, Pertamina dengan pengelola bandara soal penyediaan dan penjualan avtur. Ketiga, Pertamina dengan Garuda Indonesia terkait restrukturisasi utang dan kerja sama.

“Ini suatu langkah yang sangat penting sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa. Dengan sinergi antar BUMN ini diharapkan efisiensi bisa bertambah, BUMN makin untung dan pelayanan ke masyarakat bisa makin optimal serta bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia,” ujar Rini di kantornya, Jakarta, kemarin.

Dia meminta setelah momen ini, kedelapan BUMN komunikasinya semakin baik. Dengan begitu, proyek-proyek strategis antar perseroan bisa semakin baik. Jika hal itu tidak terlak-sana, Rini berjanji akan langsung turun tangan.

Berita Terkait : Menteri Rini: PTPN Bakal Bertransformasi Jadi BUMN Agrikultur Modern

“Ke depan komunikasi biar lebih erat. Jadi kalau besok telepon-teleponan lebih mudah. Kalau nggak diangkat, maka telepon lewat saya. Ini sudah tanda tangan kan, jadi operasional harus segera jalan. Kalau nggak jalan, asal tahu saja akibatnya,” ucap Rini.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati bakal memberi layanan terbaik dalam memasok BBM untuk para mitra kerja. Dia mengungkapkan, perjanjiannya dengan BUMN Tambang berlaku lima tahun untuk jenis biosolar dan marine fuel oil 180 (MFO 180) sebanyak 25 ribu kiloliter (kl) per bulan, yang akan meningkat menjadi 40 ribu kl per bulan.

Direktur Layanan Strategis Inalum Ogi Prastomiyono mengakui, sinergi dengan Pertamina sejalan dengan rencana bisnis perusahaan untuk terus efisien dan meningkatkan produktivitas. Baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

“Upaya tersebut merupakan bukti nyata berjalannya sinergi BUMN antara Holding Industri Pertambangan dengan Pertamina. Dengan kerja sama ini, maka perseroan dapat melakukan efisiensi sekaligus mendapat jaminan pasokan BBM sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dengan harga yang kompetitif,” ujar Ogi.

Berita Terkait : Menteri Rini: Biaya Logistik Berkurang

Dirut AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, pihaknya sepakat memaksimalkan peluang baru. Misalnya mengoptimalkan pengelolaan aset Angkasa Pura untuk pengembangan SPBU, atau bisa mencakup bidang-bidang usaha lain yang diusahakan masing-masing perusahaan.

“Kami menyambut baik kerja sama dengan Pertamina. Ini merupakan bagian dari upaya AP II dalam mengembangkan bisnis anorganik di samping kami juga pastinya juga fokus pada bisnis organik yakni pengelolaan bandara,” cetus Awaluddin.

Dirut AP I Faik Fahmi menganggap, kerja sama ini sangat penting. Bagi AP I sendiri, hal ini sesuai rencana strategis perusahaan dalam mengembangkan bisnis dan portofolio ke depan.

Pertamina bersama Garuda Indonesia juga menyepakati nota kesepahaman sinergi antara kedua instansi terkait kerja sama suplai Garuda Indonesia di lokasi-lokasi luar negeri yang bernilai strategis. Dalam hal itu, Pertamina menegaskan selalu berkomitmen untuk mendukung industri Aviasi Indonesia sesuai dengan prinsip tumbuh bersama pelanggan.

Berita Terkait : Rini Resmikan 3 Proyek

Sedangkan, dengan Garuda Indonesia, perusahaan tersebut mendapat kemudahan dari Pertamina untuk memperpanjang pembayaran yang berakhir pada Desember 2018 sebesar Rp 2 triliun atas Garuda dan Sriwijaya grup hingga 18 bulan ke depan. “Jatuh tempo harusnya Desember 2018, tapi kami akan cicil. Tapi 2019 ke depan kami bayar lancar,” pungkas Dirut Garuda Indonesia Ari Ashkara. [MEN]

RM Video