RMco.id  Rakyat Merdeka - DI era digital sekarang ini, Jaringan Aman Mandiri (JAM) sudah sangat mendesak guna mewujudkan kedaulatan telekomunikasi. Apalagi, penggunaan jaringan komunikasi khususnya Internet publik selalu berpotensi menimbulkan ancaman dan penyadapan.

Center For Risk Assesment Kusnanto Anggoro menilai, tingginya aktivitas penggunaan data dan informasi belum diimbangi dengan tingkat keamanan data dan informasi. Khususnya bagi lembaga serta aparatur negara di Indonesia. “Maka kemampuan negara untuk mengelola ini sangat diperlukan,” ujar Kusnanto dalam diskusi Wahana Dirgantara Super (HAPs) Sebagai Teknologi Pendukung Jaringan Aman Mandiri Dalam Mewujudkan Kedaulatan Informasi Negara di Bandung, kemarin.

Hadir dalam diskusi ini antara lain Dirjen SDPPI Kemenkominfo Ismail dan Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Marsma TNI Rus Nurhadi Sutedjo. Ada juga Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN Robertus Heru Triharharjanto, Guru Besar Hukum Udara dan Antariksa Supancana. Serta Pangkohanudnas Marsda TNI Imran Baidirus dan Kepala Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Mastel Nonot Harsono.

Ia mengatakan, masifnya penggunaan Internet selalu berpotensi menimbulkan ancaman pengintaian cyber ataupun penyadapan dari pihak tertentu. Apalagi, ketergantungan instansi ataupun aparatur terhadap internet sangat tinggi. “Sudah waktunya negara memiliki jaringan aman mandiri untuk mewujudkan kedaulatan telekomunikasi di Indonesia,” ungkapnya.

Berita Terkait : Bela Puan, Arteria Minta Warga Minang Tak Mudah Dipecah-Belah

Ia menegaskan, negara yang tidak memiliki kedaulatan telekomunikasi maka praktis akan menjadi sasaran serangan serangan siber. Seperti penyadapan, peretasan, pembocoran informasi dan sebagainya. Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Marsma TNI Rus Nurhadi Sutedjo, mengatakan, pihaknya akan berupaya mengikuti apa yang menjadi kebutuhan negara dalam hal kedaulatan informasi.

“Bagi kami ini satu yang sangat mungkin bisa kita gunakan, dan minimal yang jangkauan luas mudah diakses kemudian juga kedepannya makin dibutuhkan,” tegasnya.

Ia mengatakan, saat ini undang-undang sudah mendukung adanya JAM. Ia berharap hasil diskusi seputar JAM bisa dibahas dalam Prolegnas di pemerintahan baru nanti. Ia yakin, produk yang dikembangkan oleh industri dalam negeri salah satunya seperti PT Hariff Daya Tunggal Engineering atau Hariff DTE bisa membantu.

“Kita perlu mengajak semuanya untuk sama-sama membangun tidak hanya memberi stimulus saja,” tegasnya.

Baca Juga : Puluhan Warga Swiss Belajar Bahasa Indonesia Virtual

Direktur Utama PT Hariff DTE Budi Permana mengungkapkan, sebetulnya perusahaan sudah mengembangkan beragam produk untuk menjaga ke amanan dan kerahasiaan negara sejak 2006. Bahkan pada tahun 2008 PT Hariff DTE telah meraih Upakarti atau penghargaan dari pemerintah.

“Kita pernah mendapat penghargaan pemerintah tahun 2008. Jadi awal sejarahnya kita kan pernah diminta Kemenkopolhukam kalau bisa bikin begini 3 bulan. Nah ya kita selesaikan,” jelas Budi.

Ia juga menyebutkan, di berbagai diskusi bersama beberapa orang-orang yang berkecimpung di dunia komunikasi ditekankan bahwa tentang pentingnya kedaulatan informasi. “Jadi apa yang kita buat sekarang itu sudah didefinisikan oleh pemerintah sejak tahun 2014,” tegasnya.

VP Busisness Development PT Hariff Daya Tunggal Engineering Adytia Anggry mengungkapkan, perusahaannya sudah menciptakan beragam produk berteknologi canggih yang dijamin terbebas dari aksi tindak kejahatan dunia maya. “Kita sudah memiliki piranti yang tidak bisa disadap oleh pihak manapun,” katanya.

Baca Juga : Palestina Mikir Keluar dari Liga Arab

Menurutnya, sangat bahaya jika sekelas pejabat negara ma sih memanfaatkan Internet dengan menggunakan aplikasi media sosial yang menggunakan jaringan internet publik. “Kami menciptakan jalur private tidak menggunakan aplikasi seperti Google dan lainnya,” jelas Adytia. [JAR]