RMco.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) sangat mengapresiasi dan mendukung cita-cita pemerintah menekan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius dalam jangka panjang, seperti yang telah dinyatakan dalam National Determined Contribution (NDC).

Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan, dukungan para pengusaha sawit tak usah diragukan lagi. Terutama, dalam implementasi penggunaan B30 (bahan bakar dengan campuran minyak nabati dari kelapa sawit (biofuel) dan solar sebesar 30 persen (B30) di sektor transportasi, yang akan diterapkan tahun 2020.

Di samping menjadi opsi energi ramah lingkungan, menurut Tumanggor, mandatori B30 merupakan langkah konkret pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, mensejahterakan petani kelapa sawit, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), dan menjaga kestabilan harga BBM di dalam negeri.

"Kami sebagai produsen crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah) sangat berterima kasih atas berbagai upaya pemerintah, yang telah menyampaikan komitmennya di Global Preparatory Meeting of Climate Action Summit 2019 di Abu Dhabi pada Minggu (30/6) lalu," ujar Tumanggor kepada Rakyat Merdeka, Senin (1/7).

Baca Juga : Promosi ke Liga Inggris, Leeds United Ngebet Tembus Zona Champions

Dalam Leaders Roundtable on Raising Ambition, Global Preparatory Meeting of Climate Action Summit 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Minggu (30/6), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, implementasi B30 merupakan bagian dari target penggunaan energi yang dapat diperbarui dalam konsep energi campuran pada 2025, menuju penggunaan 100 persen biofuel (B100) pada 2030.

Jonan juga menjelaskan, Indonesia telah melakukan sejumlah hal penting untuk mendukung upaya perbaikan iklim. Antara lain, dengan mengurangi penggunaan batubara.

"Sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia telah menghentikan pembangunan pembangkit listrik batubara di Pulau Jawa, yang merupakan rumah bagi 60 persen penduduk Indonesia dari total 260 juta jiwa. Langkah ini diikuti Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia," kata Jonan di Abu Dhabi, UEA, Minggu (30/6).

Di samping itu, kata Jonan, Indonesia juga telah melakukan langkah strategis dengan mengurangi subsidi bahan bakar fosil, dan mengalihkannya untuk sejumlah prioritas pembangunan lain yang lebih penting.

Baca Juga : Cak Nun: Sapardi Orang Murni Berhati Suci

“Misalnya infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," imbuhnya.

Di sektor pertanahan, lanjut Jonan, Indonesia memiliki target yang sangat ambisius dalam restorasi gambut dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi, masing-masing seluas 2 juta hektar pada 2030. Hal ini sejalan dengan upaya melindungi hutan yang tersisa melalui Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Pengrusakan Hutan, atau Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD).

Dari yang sudah-sudah, dalam realisasinya, rehabilitasi lahan terdegradasi dan restorasi gambut biasanya hanya mencapai sepertiga dari NDC.

Untuk diketahui, dalam NDC, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29-41 persen dari kegiatan Business As Usual (BAU) pada 2030, di mana emisi gas karbon diprediksi mencapai 2.869 giga ton.

Baca Juga : KUR Online BRI Bantu Pengusaha Konveksi Tingkatkan Skala Usaha

Sektor kehutanan dan energi diharapkan dapat berkontribusi hingga 97,2 persen untuk memenuhi target tersebut. [HES]