RMco.id  Rakyat Merdeka - Musim kemarau begini, kebakaran kerap terjadi di Jakarta. Terutama di kawasan padat penduduk dan pemukiman kumuh. Akhir pekan lalu, 20 rumah terbakar di permukiman padat penduduk Tembok Bolong, Muara Baru, RT 01 dan RT 09, RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kebakaran juga melanda kampung padat yang berlokasi di Jalan Bangka 12, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (23/7) malam.

Berdasarkan pengamatan Rakyat Merdeka, permukiman padat penduduk di Ibukota gampang terbakar. Kemudian mobil pemadam kebakaran sulit masuk. Sebab, jalannya sempit. Kalaupun ada jalan, dijadikan parkir mobil.

Melihat hal ini, warga yang tinggal di kawasan padat penduduk, khususnya pemukiman kumuh, merasa khawatir terjadi kebakaran di kediamannya. Untuk itu, warga berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya sosialisasi pencegahan kebakaran kepada warga.

“Gencarkan sosialisasi pencegahan kebakaran, biar masyarakat selalu waspada,’’ ujar Udin, warga Warakas, Jakarta Utara.

Berita Terkait : Mulai Besok, Blok G Balai Kota Lockdown 3 Hari

Selain masalah kebakaran, permukiman padat penduduk di Ibukota cenderung menyalahi aturan. Banyak yang mengambil alih jalur hijau di bantaran kali atau di lahan di pinggiran rel kereta api.

Permukiman padat penduduk biasanya minim taman dan ruang terbuka hijau. Misalnya di sejumlah wilayah Cengkareng, Kalideres, Kapuk dan lainnya di Jakarta Barat. Juga wilayah Jembatan Besi dan Duri di Kecamatan Tambora serta Jatipulo di Kecamatan Palmerah.

Permukiman padat penduduk ini selain rawan kebakaran, juga rawan penyakit. Sebab, selokan mampet, hingga kurangnya taman dan ruang terbuka untuk memperoleh udara segar.

Untuk mengatasi masalah ini, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menyarankan revitalisasi permukiman padat penduduk. Selain mencegah kebakaran, juga untuk meningkatkan pembangunan ruang terbuka hijau yang dapat membantu mengendalikan pencemaran udara atau polusi.

Lewat revitalisasi kampung padat penduduk, sisa lahan yang ada dapat dioptimalkan menjadi ruang terbuka hijau. Koordinator Kemitraan Kota Hijau ini menyarankan agar Pemprov DKI merevitalisasi atau meremajakan perkampungan padat penduduk dengan membangun rumah susun ataupun kampung susun.

Berita Terkait : Rem Darurat Anies Masih Dinyinyirin

“Nanti sisa lahannya, dioptimalkan menjadi ruang terbuka hijau, tempat evakuasi bencana kebakaran atau gempa. Intinya perlu ada tata ulang kawasan-kawasan kota terutama yang padat penduduk,” kata Nirwono kepada Rakyat Merdeka.

Dia menilai, pembangunan hunian di Jakarta lebih banyak pembangunan rumah tapak yang menghabiskan banyak lahan. Ini pemborosan.

Sementara pengembangan ruang terbuka hijau untuk mengendalikan pencemaran udara di daerah perkotaan, sangat minim. Target 30 persen ruang terbuka hijau pada 2030 sepertinya tak akan tercapai.

Saat ini, dari luas Ibukota yang mencapai 661,5 kilometer persegi, hanya 9,98 persen saja yang telah menjadi ruang terbuka hijau. Sisanya, praktis adalah perumahan dan permukiman penduduk, gedung-gedung bertingkat, pertokoan, atau lahan yang belum dimanfaatkan yang diambil alih menjadi permukiman.

Pemprov DKI dinilai Nirwono, kurang kreatif. Padahal, satu persen ruang terbuka hijau, diperkirakan Nirwono sama dengan luas lahan 650 hektar. Untuk mencari lahan ini, bisa dimulai dengan melakukan pendataan potensi lahan, misalnya mendata kolong jalan layang di seluruh Jakarta, lahan bantaran rel kereta api, lahan di bawah jalur sutet.

Berita Terkait : PSBB Jakarta, Ojol Boleh Angkut Penumpang, Boleh Bawa Barang

“Ini kan ruang-ruang yang diambil alih jadi permukiman. Bersihkan semua dan alihkan ke hunian vertikal. Kalau tak kreatif, mengandalkan beli lahan, mana lagi lahan yang kosong?” tandasnya.

Berkaitan dengan ini, Pemkot Jakarta Barat (Jakbar), dengan penduduk kedua terbesar di DKI Jakarta sekitar 2.528.065 jiwa, sudah mulai mengkaji rencana menata lingkungan di daerah permukiman padat penduduk.

Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Suharyanti Jakbar memaparkan, dari data pemerintah dari Badan Pusat Statisik (BPS), ada sekitar 92 Rukun Warga (RW) yang masuk dalam kategori kumuh dari 586 RW yang berada di 56 kelurahan di Jakbar.

Beberapa di antaranya kini masuk dalam wilayah yang dikaji untuk ditata karena masuk dalam kategori kumuh akibat padatnya bangunan dan penduduk, serta kurangnya fasilitas sanitasi, pembuangan sampah, jalan lingkungan hingga ruang terbuka hijau.

“Kalau tahun ini kajian selesai, tahun depan kita tindaklanjuti penataan fisik berupa perbaikan sarana prasarana seperti mengembalikan fungsi saluran pembuangan air dan RTH,” tandasnya. [FAQ]