Percepatan Program Jargas Bakal Hemat Subsidi

Tumiran (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Tumiran (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Mantan Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran, menilai pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas (Jargas) untuk rumah tangga dan UMKM. Percepatan ini guna mengurangi beban biaya subsidi LPG yang terus membengkak serta upaya mengurangi impor LPG yang membebani devisa negara. Strategi ini juga akan menciptakan multiplier effect yaitu terbukanya ribuan lapangan kerja dari proyek-proyek jargas dan peluang tumbuhnya industri UMKM yang baru.

Menurut Dekan Fakultas Teknik UGM 2008-2012 ini, pembangunan Jargas rumah tangga, yang didukung dengan infrastruktur utama gas bumi dari holding migas dan subholding gas, akan memudahkan percepatan program ini. Apalagi pemanfaatan gas bumi akan lebih efisien apabila juga digunakan bagi pelaku usaha kecil yang kini menjamur di berbagai kota di Indonesia.

"Sudah saatnya kita memprioritaskan gas bumi untuk energi di dalam negeri, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut,  pembangunan infrastruktur jargas harus dipercepat dan penataan kembali peredaran LPG subsidi harus jadi prioritas saat ini," ujar pemerhati kebijakan energi ini, Rabu (31/7).

Dalam hitungan Tumiran, melalui proyek Jargas, per 500 ribu sambungan rumah tangga (SR) dapat dihemat biaya subsidi LPG hingga lebih dari 40 juta dolar AS atau sekitar Rp 560 miliar per tahun. Masyarakat dapat menghemat biaya energi hingga Rp 75 miliar per tahun dan bakal tersedia lapangan kerja untuk lebih dari 20 ribu orang, baik langsung maupun tidak langsung, belum lagi potensi industri kecil dan menengah yang dapat didorong tumbuh.

Baca Juga : Jakarta Diminta Nyontek Singapura dan Tokyo

Selain itu, program Jargas juga dapat menjadi peluang munculnya industri pendukung di dalam negeri berupa TKDN yang menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi bila pembangunan jargas diharuskan menggunakan komponen lokal mencapai hingga 90 persen.

Berbicara tentang pembiayaan pembangunan Jargas, menurut Tumiran, dengan keterbatasan APBN, program ini bisa mengambil budget dari alokasi subsidi energi. Bayangkan apabila program ini berjalan sukses, per 500 ribu jaringan gas rumah tangga saja bisa menghemat nilai yang sedemikian. Apalagi bila bisa mencapai target 4,7 juta sambungan seperti yang diamanatkan RUEN di 2025, puluhan triliun dapat dihemat, devisa juga dapat dihemat, serta masyarakat mendapatkan energi yang lebih murah.  

"Sebaliknya, bila langkah terobosan ini tidak dilakukan, kita akan terus tergantung pada energi impor, sementara konsumsi energi kita juga akan semakin besar. Dampak makronya adalah neraca perdangan akan terdampak karena beban impor LPG yang besar tersebut” ujarnya lebih lanjut.

Tumiran meyakini, Pemerintah akan konsisten dan komit untuk mencapai Jargas seperti yang telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22/2017 tentang RUEN. Beberapa program pemerintah untuk menurunkan biaya subsidi energi yang sebelumnya mampu mengurangi ketergantungan terhadap minyak ke LPG, sudah waktunya di tingkatkan lagi penghematannya dengan percepatan Jargas, agar beban LPG tidak terus meningkat.

Baca Juga : Semoga Virus Corona Nggak Nyebar Via Transportasi Publik

Dalam lima tahun terakhir, data Kementerian ESDM menyebut total biaya subsidi LPG mencapai Rp 203 triliun (2014-2018). Besarnya angka subsidi itu pun lebih banyak dinikmati pelaku usaha asing, mengingat mayoritas LPG merupakan impor. Di 2018, total impor LPG sebanyak 5,567 juta metrik ton atau 73 persen dari total konsumsi LPG nasional sebanyak 7,594 juta metrik ton.

Masalah lain terkait program LPG ini adalah penyaluran tabung LPG 3 kg yang disubsidi banyak yang salah sasaran. Peraturan Presiden Nomor 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram menyebutkan bahwa produk itu hanya bagi rumah tangga dan usaha mikro, tetapi pada kenyataannya di Lapangan LPG 3 kg dengan mudah didapatkan semua elemen masyarakat. Termasuk orang-orang mampu.

"Alihkan sebagian biaya subsidi energi untuk membangun infrastruktur-infrastruktur gas adalah solusi yang lebih baik. Dalam sepuluh tahun terakhir harga gas bumi paling stabil dan paling efisien," kata Tumiran. 

Lebih lanjut Tumiran menjelaskan, percepatan dan perluasan pemanfaatan gas bumi ini juga sejalan dengan strategi pemerintah membentuk holding migas dan subholding gas bumi. Dengan dua entitas perusahaan yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sudah teruji itu, seharusnya perluasan infrastruktur gas bumi ke berbagai wilayah di Indonesia dapat diwujudkan lebih cepat. 

Baca Juga : Soal Unjuk Rasa dan Pekerja Keguguran, Ini Kata Produsen Es Krim Aice

"Pembangunan infrastruktur jalan tol mampu membuka wilayah ekonomi baru. Dengan didukung infrastruktur energi seperti gas bumi, serta didukung pemerataan listrik yang handal, pengembangan wilayah dan pemerataan ekonomi akan lebih cepat dilakukan," tutup Tumiran. [BSH]