PLN Kelamaan Nggak Punya Dirut

Listrik Mati, Rakyat Sengsara

Foto: Istimewa
Klik untuk perbesar
Foto: Istimewa

RMco.id  Rakyat Merdeka - Setelah Sofyan Basir resmi dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 April 2019, karena tersangkut kasus suap proyek PLTU Riau-1, perusahaan listrik pelat merah itu nyaris seperti hilang kemudi.

BUMN setrum itu hingga kini tak punya Direktur Utama (Dirut) yang definitif. Menteri BUMN Rini Soemarno seharusnya cepat mengangkat Dirut baru PLN, mengingat kewenangan seorang Plt Dirut sangatlah terbatas.

Untuk diketahui, sejak Sofyan berstatus tersangka pada 23 April lalu dan ditahan pada 28 Mei silam, hingga saat ini, PLN telah tiga kali berganti pucuk kepemimpinan.

Pada 29 April 2019, Kementerian BUMN menunjuk Muhammad Ali sebagai Plt Dirut. Usai Ali, gantian Djoko Rahardjo Abumanan yang diangkat sebagai Plt Dirut pada 29 Mei lalu. Yang teranyar, Sripeni Inten Cahyani didaulat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (dirut) PT PLN (Persero), pada Jumat, 2 Agustus lalu.

Berita Terkait : PGN Gasifikasi 52 Pembangkit Listrik PLN

Setidaknya, ini menjadi gambaran betapa ruwetnya kondisi PLN sepeninggal Sofyan Basir. Padahal, tugas dan peran PLN sangat vital: menyediakan dan menjaga pasokan listrik buat seluruh masyarakat dari Presiden hingga rakyat jelata di seluruh negeri.

Dan hari ini, Minggu (2/8), terjadi mati listrik (blackout) massal di sebagian Jawa dan Bali. Adakah hal itu terkait karena PLN tak punya Dirut yang definitif?

Soal ini, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, pemadaman listrik massal ini menjadi salah satu bukti anjloknya kinerja perusahaan, yang antara lain disebabkan oleh terlalu lamanya PLN dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) bukan Direktur Tetap atau definitif. Padahal, PLN adalah BUMN penting dan strategis.

"Kalau Plt kan tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Sudah saatnya PLN punya Direktur Utama. Sehingga, keputusan perusahaan bisa lebih aktif," katanya kepada RMcoid, Minggu (4/8).

Baca Juga : Polisi Buru Pemilik Mobil Yang Males Bayar Pajak

Fahmy menilai, Plt Dirut PLN yang baru diangkat juga belum bisa menunjukkan kinerjanya karena tidak punya pengalaman.

Dijelaskan, sebenarnya PLN punya digital system yang bisa menunjukkan lokasi titik pemadaman. Harusnya, itu bisa menjadi informasi akurat dan menunjukkan jenis kerusakan yang terjadi.

"Namun sayangnya, PLN tidak punya rencana cadangan jika hal seperti ini terjadi," jelasnya.

Setali tiga uang, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) yang juga Direktur Wilmar International, MP Tumanggor juga menilai sudah saatnya PLN punya Dirut baru, yang tak sekadar Pelaksana Tugas.

Baca Juga : Perbaikan Jalan Rusak DKI Jangan Cuma Tambal Sulam

"Mungkin, mati listrik ini memang ada hubungannya dengan gonta-ganti Plt Dirut, sehingga Direksi merasa selalu ragu dalam membuat kebijakan. Apalagi, kejadian ini tak lama setelah pergantian Plt Dirut yang baru," kata Tumanggor kepada RMcoid, Minggu (4/8).

"Jangan lama-lama tanpa Dirut definitif. Ini vital. Bahaya, kalau terus-terusan begini. Menteri BUMN harus segera angkat Dirut baru," sambungnya.
 Selanjutnya