RMco.id  Rakyat Merdeka - Tahun depan, tarif cukai rokok naik 23 persen. Ke naikan tarif cukai hasil tem bakau ini diyakini dapat men dongkrak penerimaan negara sebesar Rp 173 triliun di 2020 nanti. 

Hal itu dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, kemarin. “Saya memperkirakan kenaikan cukai rokok, penerimaan negara pada 2020 bisa mencapai Rp 173 triliun,” katanya. 

Menkeu mengatakan, bahwa pe netapan kenaikan cukai rokok akan berlaku per 1 Januari 2020. “Kita putuskan untuk kenaikan cukai rokok ditetapkan sebesar 23 persen,” katanya. 

Baca Juga : Trump Akui Ingin Bunuh Presiden Suriah Bashar al-Assad

Tak hanya mengatur kenaikan tarif cukai rokok, pemerintah juga mengatur harga jual eceran (HJE) rokok. Kenaikan harga jual eceran rokok ditetapkan sebesar 35 persen. 

“Harga jualnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang akan kita berlakukan sesuai dengan keputusan Bapak Presiden 1 Januari 2020,” ujarnya. 

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk tiga hal, yaitu mengurangi konsumsi rokok, mengatur industri rokok, dan menjaga penerimaan negara. 

Baca Juga : Didukung WHO, Indonesia Dapat Akses Vaksin Covid-19

Selain itu, Sri Mulyani juga menyebut dari sisi konsumsi terda pat tren yang perlu mendapat perhatian. Sebab, jumlah pre va lensi yang menghisap rokok me ningkat pada perempuan dan anak. Misalnya, dia menyebutkan, anak-anak dan remaja naik dari 7 persen menjadi 9 persen, sedangkan perempuan dari 2,5 persen meningkat menjadi 4,8 persen. 

“Karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana menggunakan cukai ini dalam rangka menguragi tren rokok tersebut,” jelasnya. 

Kenaikan cukai rokok terakhir kali diberlakukan pada 2018. Saat itu, cukai rokok naik 8,9 persen. Adapun pemerintah memutuskan tak mengenakan kenaikan cukai rokok pada 2019. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto menilai, kenaikan cukai rokok menjadi bukti bahwa pemerintah serius menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui upaya pengendalian konsumsi rokok terutama pada kalangan remaja dan masyarakat miskin. 

Baca Juga : Waduh! 180 ASN Positif Corona, Wali Kota Bandung Akui Ada Peningkatan Klaster Perkantoran

Menurut studi pada 2019 ter hadap perilaku merokok keluarga miskin penerima dana bantuan sosial (Bansos), untuk konsumsi rokok (nilai dan kuantitas) pada keluarga tersebut lebih besar dibandingkan bukan penerima bansos. 

“Keluarga penerima Program Keluarga Harapan atau PKH membelanjakan Rp 3.660 per kapita per minggu dan 3,5 batang per kapita per minggu lebih tinggi dibandingkan keluarga yang bukan penerima PKH. Pada dasarnya bansos merupakan program dengan tujuan yang bagus, namun kurang efektif akibat perilaku merokok keluarga penerima program,” ungkapnya. [KPJ]