Soal Penggabungan Batasan Produksi Rokok, Ini Kata DPR

Klik untuk perbesar
Ilustrasi industri hasil tembakau. (Foto: Antara)

RMco.id  Rakyat Merdeka - DPR menepis hoaks penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi 3 miliar batang akan mempengaruhi perusahaan kecil. Sebaliknya, penggabungan itu akan menciptakan persaingan usaha yang adil di industri hasil tembakau.

Anggota Komisi XI DPR, Amir Uskara mengatakan, kebijakan ini akan membuat pabrikan besar asing akan membayar tarif cukai rokok tertinggi sehingga produk mereka tak bersaing langsung dengan pabrikan lokal kecil yang membayar tarif cukai rokok yang lebih rendah. “Perusahaan yang benar-benar kecil tidak akan terkena dampak sama sekali karena penggabungan produksi mereka tidak mungkin sampai pada batas skema yang ada,” katanya di Jakarta, Senin (16/9). 

Berita Terkait : Sugiman Layanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketua INSA

Dia menjelaskan, jika pemerintah tidak segera merealisasikan penggabungan SKM dan SPM menjadi 3 miliar batang, maka persoalan yang terjadi akan semakin kompleks. Pertama, pabrikan rokok besar asing akan terus menikmati tarif cukai murah. Kedua, iklim bisnis menjadi tidak kondusif karena pabrikan besar menghadapi pabrikan kecil; dan ketiga, pabrikan rokok besar asing terus melakukan tax avoidance.

“Kami akan sangat mengapresiasi Kementerian Keuangan terutama Bea Cukai dan BKF jika skema yang pernah disampaikan ke Komisi XI dapat direalisasikan secara utuh.  Dengan demikian perusahaan besar asing tidak bisa lagi berpura-pura sebagai perusahaan kecil dan membayar cukai rendah,”jelas Amir. 

Berita Terkait : Jokowi Tak Tergoda

Data Indef bahkan menunjukkan terdapat pabrikan besar asing yang memproduksi SPM sebanyak 2,9 miliar batang atau hanya 100 ribu di bawah batas 3 miliar batang agar mereka terhindar dari cukai tertinggi dan cukup membayar tarif golongan 2 yang nilainya jauh lebih murah. “Dia menahan produksi, lalu gantinya dia menciptakan merek baru. Padahal kalau ditotal jumlahnya lebih dari tiga miliar batang,” ujar Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. [DIT]