RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merencanakan pembangunan pelabuhan kargo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Rencananya untuk lalu lintas kapal barang. Selama ini, kapal pengangkut kontainer masih bersandar di pelabuhan penumpang.

“Frekuensi (kapal) terlalu tinggi di Labuan Bajo. Luas pelabuhan pun terbatas. Kalau ada kapal kargo pengangkut kontainer, lalu lintas pelabuhan macet,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo di Pelabuhan Labuan Bajo, Sabtu, (21/9).

Baca Juga : Buka Pameran Foto Covid-19 Golkar DKI, Yanti Airlangga Terenyuh dan Bangga

Agus mengatakan, adanya kapal kargo yang bersandar di pelabuhan penumpang membuat kawasan tampak kumuh.

Kondisi ini seringkali membuat penumpang, khususnya wisatawan tidak nyaman.

Untuk itu, demi meningkatkan kenyamanan para wisatawan akan ada rencana lokasi pelabuhan kargo dan pelabuhan penumpang perlu dipisah. Proyek konstruksi pelabuhan kapal kargo dimulai pada 2020.

Baca Juga : BP Jamsostek Cilandak Happy UKM Binaannya Sabet Paritrana Award

Agus memastikan Kemenhub telah mengalokasikan anggaran pembangunan dalam RAPBN tahun depan. Saat ini pihaknya masih menggelar kajian untuk menentukan lokasi konstruksi.

Kemenhub telah menggandeng konsultan untuk menyiapkan studi kelayakan pembangunan. Idealnya, kata Agus, pelabuhan kargo dibangun di lahan dengan luas sekitar 5 hektare.

Luas itu dua kali lebih besar ketimbang pelabuhan penumpang saat ini yang luasnya hanya 2 hektare.

Baca Juga : Kemenperin Fasilitasi Sertifikat Halal IKM Pangan

Namun, hingga sejauh ini Kemenhub belum menghitung besaran biaya investasi untuk membangun pelabuhan.

Kebutuhan anggaran seluruhnya akan diketahui bila kajian pembangunan pelabuhan kelar. Dirinya menargetkan kajian ini selesai pada Oktober 2019. 

Pemerintah berencana menggarap pariwisata Labuan Bajo. Dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2020, Kemenhub mendapat tambahan anggaran untuk Labuan Bajo sebesar Rp 207,6 miliar menjadi Rp 500,3 miliar. [KPJ]