Cadangan Menipis, INDEF Sebut Larangan Ekspor Nikel Langkah Maju

Pengolahan Nikel. Ilustrasi/Net
Klik untuk perbesar
Pengolahan Nikel. Ilustrasi/Net

RMco.id  Rakyat Merdeka - Langkah pemerintah untuk mempercepat larangan ekspor nikel dianggap perlu didukung.

Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, menilai larangan ekspor yang efektif berjalan per tanggal 1 Januari 2020 memang menimbulkan perdebatan. Tapi jika dikaji lebih dalam larangan ekspor nikel memang diperlukan.

Larangan ekspor nikel sebelumnya akan dilaksanakan pada tahun 2022 tapi dimajukan jadi Januari 2020. Banyak alasan yang melatarbelakanginya terutama karena cadangan nasional yang makin menipis. “Ini merupakan langkah yang maju," ujar Tauhid pada diskusi publik yang dilaksanakan di Le Meridien, Jakarta, kemarin.

Makanya meski menimbulkan pro dan kontra, pemerintah menurutnya memang sudah seharusnya mengambil kebijakan tersebut. Langkah ini dipercaya baik untuk industri masa depan.

Berita Terkait : Kemendag Kerek Ekspor ke Polandia

Cadangan nikel di Indonesia saat ini merupakan yang terbesar di dunia, yakni mencapai 23,7 persen dari seluruh cadangan dunia. Namun, karena minimnya temuan cadangan baru dan meningkatnya kebutuhan nikel setelah 2022, cadangan nikel Indonesia diperkirakan bakal menipis dengan cepat.

Itulah mengapa, pemerintah memajukan larangan ekspor dua tahun lebih awal untuk melindungi sisa cadangan nikel yang dimiliki Indonesia.

Dijelaskan, saat ini, cadangan terbukti nikel Indonesia sebesar 698 juta ton hanya menjamin suplai nikel untuk fasilitas pemurnian hanya selama 7,3 tahun.

Salah satu alasan cepat menipisnya cadangan nikel karena kebutuhan industri masa depan. Saat ini, tren pengembangan kendaraan listrik sedang marak di dunia.

Baca Juga : Jokowi Berharap Pilkada Serentak Berjalan Damai dan Demokratis

Berdasarkan kajian Kemenko Bidang Kemaritiman, 40 persen dari total biaya manufaktur mobil listrik adalah baterai. Baterai kendaraan listrik menggunakan tipe baterai lithium ion, dengan bahan baku katodanya adalah nikel, kobalt, lithium, mangan, dan aluminium.

Dia juga menjelaskan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah meski larangan ekspor ini merupakan langkah yang cukup strategis.

"Namun tetap ada berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah. Seperti kepastian hukum baik pada pertambangan atau end user-nya, apakah industri itu siap ketika ada percepatan ini,” kata Tauhid.

Kasubdit Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Kementerian ESDM, Andri Budhiman Firmanto, menjelaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki bahan baku nikel terbaik.

Baca Juga : Virus Korona Goyang Wall Street

Kualitas nikel Indonesia dikenal terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion yang menjadi industri masa depan. “Percepatan aturan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah ini dilakukan untuk mengejar momentum pengembangan kendaraan listrik di Indonesia,” jelasnya.

Kebijakan ini, lanjut Andri, juga memperhatikan jumlah cadangan dan jaminan pasokan bijih nikel kadar rendah. 

"Nantinya untuk persiapan percepatan industri mobil listrik yang dibutuhkan Indonesia di masa depan,” tukasnya. [JAR]