Pengusaha Logistik Rindu Jonan

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman bersama Ignasius Jonan. (Foto: Twitter Kyatmaja Lookman)
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman bersama Ignasius Jonan. (Foto: Twitter Kyatmaja Lookman)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Nama Ignasius Jonan kembali hadir di bursa kabinet kedua Jokowi. Ternyata, banyak insan perhubungan yang rindu Jonan kembali menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Saat ini, Jonan masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal itu disampaikan sejumlah kalangan menanggapi kabar yang beredar bahwa Jonan akan kembali menjabat sebagai Menhub. “Beliau bagus banget waktu di Kereta Api. Lebih bagus lagi waktu jadi menteri perhubungan,” ujar Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman.

Pengusaha angkutan logistik itu mengatakan, beberapa kali bersama sejumlah pengusaha dan kalangan akademik diajak berdiskusi untuk membahas sejumlah isu. “Beliau mendengarkan, membahas, lalu ikut sepakat dengan kesepakatan. Beliau kawal betul kesepakatan itu. Enggak bergeser satu senti pun. Artinya beliau taat azas. Komit dengan kesepakatan dan regulasi,” katanya.

Jonan juga dinilai menghadirkan revolusi pelayanan di Kementerian Perhubungan. Kyat mendorong pelayanan publik, yang tidak hanya memudahkan publik mengakses, tetapi juga diwarnai sejumlah inovasi.

Berita Terkait : Kemendag Ajak Pengusaha Maksimalkan Tol Laut

"Dan yang lebih penting bebas pungli dan korupsi. Beliau nggak segan-segan menindak bawahannya. Walau bawahan itu baru menjabat beberapa hari, bisa langsung dimutasi, malah bisa non job,” ungkapnya. “Jadinya rindu dengan sosok Pak Jonan di Kemhub,” tambahnya.

Direktur Eksekutif DPP Asosisi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Budi Wiyono menilai, sosok Jonan itu disiplin, tegas, nggak neko-neko, dan cepat mengambil keputusan yang bersentuhan dengan kepentingan publik.

Dirinya mencontohkan ketika Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 10 Tahun 1988 direvisi menjadi PM 74 Tahun 2015. Revisi itu membengkakkan modal dasar perusahaan jasa freight forwarding pengurusan dari Rp 200 juta jadi Rp 25 miliar.

“Kami protes. Satroni Jonan. Dia mau menerima. Kami bilang ke dia, Kemenhub ini maunya apa. Ngerti apa nggak kalau freight forwarding itu lebih ke skill business, lebih banyak orang ketimbang aset. Enggak perlu modal besar. Lagipula di tingkat ASEAN disepakati hanya Rp 1,5 miliar. Ini Indonesia malah Rp 25 miliar,” ujarnya

Baca Juga : Polisi Buru Pemilik Mobil Yang Males Bayar Pajak

Setelah diskusi cukup alot, kata Budi, akhirnya Jonan mengambil keputusan untuk tidak segera merevisi PM 76 Tahun 2012 karena butuh proses.

“Hanya saja Jonan, bilang untuk sementara cukup rekomendasi dari ALFI soal modal dasar anggota. Jonan akhirnya merevisi menjadi PM 78 Tahun 2015. Malah belakangan revisi lagi menjadi PM 146 tahun 2015, PM 12 tahun 2016, PM 130 tahun 2016, dan PM 49 tahun 2017,” ungkapnya.

Cepat tanggapnya Jonan sekaligus segera mengambil keputusan, Budi Wiyono menuturkan menjadi bukti bahwa Jonan merupakan sosok yang aspiratif dan tegas.

Ketegasan dan disiplin dalam diri Jonan dikemukakan juga pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno.

Baca Juga : Perbaikan Jalan Rusak DKI Jangan Cuma Tambal Sulam

Meski menerapkan kedisiplinan tinggi dan mendorong peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan, Jonan ternyata amat peduli terhadap jajaran Kemenhub. “Beliau yang mewajibkan tunjangan kinerja cair setiap bulan. Pak Jonan juga mengupayakan kenaikan jumlah tunjangan kinerja,” jelasnya. [KPJ]