Iuran Naik, BPJS Harap Kualitas Pelayanan JKN-KIS Lebih Baik

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf  {Foto:Humas BPJSK)
Klik untuk perbesar
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf {Foto:Humas BPJSK)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan resmi diterbitkan. Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. 

Pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. 

Berita Terkait : Pakai Finger Print, Cuci Darah Pasien JKN-KIS Lebih Mudah dan Cepat

Kontribusi pemerintah dinilai, sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

“Besaran iuran akan disesuaikan, dan kenaikan ini tidaklah sebesar dibandingkan dengan manfaat yang diberikan Program JKN-KIS kepada peserta saat sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Iqbal, Rabu (30/10).

Iqbal menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

Berita Terkait : Tahun Baru, Beban Baru

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja yang berpenghasilan Rp8 juta sampai dengan Rp12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan. Angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya, beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Iqbal. 

Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. 

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga : Kemendes-Shopee Jajaki Peluang Produk Desa Tembus Pasar Internasional

Iqbal berharap, melalui penyesuaian iuran, program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan. [FIK]