Pertemuan Dewan MEA

Airlangga Minta Negara ASEAN Persempit Kesenjangan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan Dewan MEA di Bangkok, Kamis (31/10). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)
Klik untuk perbesar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan Dewan MEA di Bangkok, Kamis (31/10). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Indonesia menyambut baik rencana pelaksanaan Mid Term Review (MTR) terhadap Cetak Biru ASEAN 2025. MTR ini dipandang sangat penting untuk melihat dampak dari integrasi ekonomi menuju ASEAN Vision 2025. 

“MTR diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi solusi untuk menyelesaikan isu carry-over dari unimplemented priorities ke tahun implementasi selanjutnya,” ujar Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Airlangga Hartarto dalam pertemuan ASEAN Economic Community (AEC) Council di Bangkok, Kamis (31/10).

Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir tingkat penyelesaian prioritas tahunan AEC Blueprint 2025 hanya berada pada kisaran 60 persen. Kecuali untuk tahun ini yang tingkat implementasinya diperkirakan dapat mencapai sekitar 91 persen.

“Indonesia mengharapkan agar update informasi secara periodik tentang implementasi prioritas pada tahun berjalan dapat disediakan, dalam rangka mendorong tingkat implementasi prioritas-prioritas tahunan, baik di tingkat Negara maupun ASEAN,” tutur Menko Airlangga.

Berita Terkait : Airlangga: Omnibus Law Ciptakan Pekerjaan

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong dilakukannya kajian tentang development gap antar ASEAN Member States (AMS). Kajian tersebut dilakukan guna menyusun prioritas pada tahun-tahun selanjutnya yang diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antar Negara anggota ASEAN.

“Indonesia mendorong ASEAN untuk memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan diantara AMS dan memprioritaskan inisiatif-inisiatif berdasarkan tingkat practicality serta nilai tambahnya,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga berharap agar implementasi atas instruksi AEC Council kepada seluruh badan sektoral yang berada di bawah koordinasinya tersebut dapat membuat proses kerja di ASEAN menjadi lebih efisien dan efektif. “Termasuk untuk mengatasi tumpang tindih tugas dan fungsi diantara badan-badan sektoral,” tutur Airlangga.

Indonesia juga mengusulkan agar isu Fourth Industrial Revolution (4IR) yang sangat luas dan bersifat lintas sektor dapat ditangani oleh lembaga sektoral yang menangani bidang industri dibawah AEC Council.  “Dalam hal ini perlu dibahas lebih lanjut mekanismenya, termasuk kebutuhan perubahan ASEAN Charter untuk mengakomodir usulan tersebut,” tambah Airlangga.

Berita Terkait : Resesi Ekonomi Tak Jadi Datang

Eks Menperin ini juga mengapresiasi tingkat implementasi kolektif dari 171 prioritas tahunan ASEAN 2019, yang hingga saat ini telah mencapai 93 prioritas atau 54,4 persen, di mana Indonesia telah menyelesaikan 103 prioritas (61 persen). 

“Secara kolektif, diperkirakan ASEAN dapat menyelesaikan sekitar 91,2 persen prioritas di tahun 2019,” ujar Ketum Golkar itu.

Sebagai informasi, berlakunya AEC pada tahun 2015 merupakan langkah besar bagi integrasi ekonomi ASEAN, karena menawarkan peluang yang besar dengan potensi pasar mencapai 3 triliun dolar AS dan 649 juta penduduk. Hal ini terbukti, pada tahun 2018 total perdagangan ASEAN mencapai 2,8 triliun dolar AS dengan perdagangan intra-ASEAN memiliki porsi terbesar yaitu 23 persen.

Berdasarkan data ASEAN Secretariat, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN dalam kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan sebesar 25 persen dari 33 juta dolar AS menjadi 42 juta dolar AS pada tahun 2018. 

Berita Terkait : KEK Galang Batang Ditargetin Segera Bisa Olah Bauksit Jadi Alumina

Sementara itu, sebesar 39 persen aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia pada tahun 2018 berasal dari ASEAN. Pada periode 2015-2018, nilai FDI yang masuk dari ASEAN ke Indonesia naik 24 persen, semula 9,1 miliar dolar AS menjadi 11,3 miliar dolar AS pada 2018. [DIT]