MTI: Ojol Harus Dibatasi, Bukan Diakui Jadi Angkutan Resmi

Ojek online. (Foto: Selular)
Klik untuk perbesar
Ojek online. (Foto: Selular)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyayangkan munculnya desakan agar ojol alias ojek online diakui sebagai angkutan umum resmi. Justru yang harus dilakukan adalah membatasi mobilitas ojol hanya di lingkungan perumahan dalam rangka menekan angka kecelakaan.

"Hanya yang harus dibatasi adalah mobilitasnya. Di perkotaan, sepeda motor komersial angkut penumpang seharusnya beroperasi di kawasan tertentu, seperti lingkungan perumahan," ujar kepada Rakyat Merdeka, Senin (4/11).

Djoko menjelaskan, berdasarkan data Korlantas Polri, lebih dari 70 persen angka dan korban kecelakaan berasal dari sepeda motor. Sementara di perkotaan, ojol untuk penumpang, terutama di Jakarta, telah menjadi masalah sosial baru seperti parkir di sembarang tempat termasuk di atas trotoar, menerobos palang pintu perlintasan kereta api, pegang telpon genggam di atas motor berjalan, beroperasi di atas trotoar, ditegur aparat hukum jika melanggar cenderung melawan dan bertindak kasar.

Baca Juga : BNI Berikan Fasilitas Istimewa Buat Nasabah Emerald

"Pemerintah wajib menyelenggarakan transportasi umum sesuai amanah undang-undang. Atur ulang industri sepeda motor. Dengan sendirinya, ojol berkurang beralih menggunakan transportasi umum," ujarnya.

Peneliti Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengungkapkan, di beberapa kota negara lain juga beroperasi ojek motor. Tapi, ada aturan jelas pastinya tidak semua jenis sepeda motor dapat dapat digunakan sebagai ojek penumpang namun tidak sebanyak di Indonesia.

Contohnya kota-kota di China, warganya menggunakan sepeda listrik dan membatasi gerak sepeda motor. Sementara di Jepang yang merupakan produsen sepeda motor paling banyak di Indonesia, warganya malah enggan menggunakan sepeda motor dan lebih menyukai transportasi umum.

Baca Juga : Komisi IV Dukung Temanggung Jadi Sentra Terbesar Bawang Putih

"Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Tenaga Kerja hingga kini belum mengeluarkan aturan bagaimana mengatur keberadaan ojol. Artinya, operasional ojol tidak ada yang mengawasi dan mengaudit sistem aplikasinya," ucapnya.

Selain itu, Djoko lebih setuju jika sepeda motor sebagai angkutan barang. Ini sudah diatur dan sekarang juga sudah berkembang dengan aplilkasinya. "Sangat membantu misalnya warga yang ingin mendapatkan makanan dengan mudah," ungkapnya.

Direktur Angkutan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ahmad Yani mengatakan, sepeda motor adalah salah satu penyumbang angka kecelakaan hingga mencapai 70 persen lebih di jalan raya. Jika wacana jadi angkutan umum direalisasikan nantinya, maka harus dibangun kesadaran yang tinggi soal mengemudi yang baik dan keselamatan di jalan raya.

Baca Juga : Promosikan Budaya Indonesia, KBRI Den Haag Gelar Perayaan Galungan dan Kuningan

Yani mengungkapkan, bahwa saat ini UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah masuk Prolegnas di DPR untuk direvisi. Dirinya menuturkan, belum ada pembahasan di DPR maupun di Kemenhub terkait realisasi wacana ojek online jadi angkutan umum.

"Angkutan umum itu belum banyak kita bahas, baru hanya dalam pembicaraan perlu kah? apakah mungkin? apakah bisa? dan dampaknya seperti apa?," tuturnya. [KPJ]