Dipastikan Cerai Dari Garuda, Semoga Tak Ada Penumpang Sriwijaya Yang Dirugikan

Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia resmi bercerai. Garuda memilih tidak lagi mengakui Sriwijaya jadi bagian Garuda Indonesia Group. Banyak yang berharap hal ini tidak merugikan penumpang Sriwijaya.

Ketegangan antara Sriwijaya Air dengan Garuda Group sempat reda pada awal Oktober lalu. Saat itu, Menteri BUMN Rini Soemarno memfasilitasi keduanya untuk bertemu. Kedua pihak pun saat itu bersepakat untuk 'rujuk'.

Bagaimana sekarang? "Sriwijaya tidak lagi menjadi anggota Grup Garuda Indonesia. Hubungan Garuda dan Sriwijaya akan dilanjutkan menjadi bisnis ke bisnis," beber Direktur Pemeliharaan dan Layanan Garuda Indonesia Iwan Joeniarto, kemarin.

Sekretaris Perusahaan Garuda M.Ikhsan Rosan tidak membantah hal tersebut. Namun, kata dia, pernyataan Iwan Joeniarto itu ditujukan kepada Lessor (perusahaan penyewaan pesawat) atas pertanyaan mereka tentang posisi Garuda Indonesia atas Sriwijaya.

"Disampaikan bahwa hubungan keduanya saat ini adalah sebatas pada hubungan business to business dan tanggung jawab Sriwijaya kepada Lessor menjadi tanggung jawab Sriwijaya sendiri," kata Ikhsan.
        

Berita Terkait : Putus dari Garuda, Sriwijaya Klaim Beroperasi Normal

Sampai saat ini, kata Ikhsan, pihaknya masih berdiskusi dan bernegosiasi dengan pemegang saham Sriwijaya perihal penyelesaian kewajiban
hutang. Terutama, hutang Sriwijaya  kepada institusi  negara seperti BNI,
Pertamina, GMF, Gapura Angkasa dan lainnya.

"Awal masuknya Garuda Indonesia Group dalam kerjasama manajemen dengan Sriwijaya adalah dalam rangka mengamankan aset dan piutang negara
pada Sriwijaya Group," ungkapnya.

Garuda Indonesia berharap Sriwijaya beriktikad  baik atas penyelesaian kewajiban-kewajiban tersebut. "Sebagai informasi, Direksi transisi Sriwijaya yang disepakati bersama telah habis masa tugasnya pada 31 Oktober lalu," tegasnya.


Akibat ditalak Garuda, beberapa penerbangan Sriwijaya dibatalkan. Banyak penumpang Sriwijaya di berbagai bandara terlantar karena tiketnya
dibatalkan secara sepihak dalam waktu yang mepet dengan jadwal penerbangan.

"Terkait hal itu, hubungan bisnis keduanya perlu dicarikan jalan keluar. Pemerintah harus mengumumkan status operasional Sriwijaya. Masih layak baik keselamatan maupun bisnis dan layanannya, atau sebaliknya dan harus menghentikannya," kata pengamat penerbangan Gatot Raharjo.

Berita Terkait : Menhub Sebut Sriwijaya Masih Layak Terbang


Apalagi, penumpang Sriwijaya Air Group mencapai 10 persen dari total penumpang di dalam negeri. Sementara dalam waktu dekat, akan masuk
masa peak season (Natal dan Tahun Baru 2020).


Kata Gatot, dengan diumumkannya kondisi Sriwijaya Air, penumpang terlindungi dari hal-hal merugikan. Selain itu, pengumuman tersebut juga bisa mengingatkan maskapai yang bersangkutan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan operasional penerbangannya sehingga masuk kategori layak terbang.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Inaca) Denon Prawiraatmadja mengimbau kisruh yang kembali terjadi antara
Garuda dan Sriwijaya tidak merugikan penumpang. Dia mengimbau kedua korporasi menyelesaikan permasalahan agar tidak masuk lebih jauh ke dalam
internal perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Inaca Bayu Sutanto menganggap wajar kejadian tersebut. "Itu masalah kontrak kedua belah pihak perusahaan.
Misalnya, kalau maskapai tidak cocok sama 'ground handling' yang ini, ya pindah," katanya.

Sebagai gambaran, dari data yang dirilis Inaca tahun lalu, Sriwijaya Air group mengangkut 12,7 juta penumpang domestik dari total 101,9 juta penumpang domestik maskapai nasional. Dengan demikian tiap hari
Sriwijaya Group mengangkut rata-rata 34,7 ribu penumpang.

Berita Terkait : Dirjen Hubud: Sriwijaya Air Harus Pastikan Keselamatan Penerbangan

Dengan hitung-hitungan kasar, sebenarnya jumlah penumpang Sriwijaya Group masih bisa terserap pasar penerbangan domestik yang jumlah kapasitas
terpasangnya sekitar 147,4 juta per tahun. Namun, pergerakan penumpang tidak bisa dihitung dengan hitungan kasar karena operasional penerbangan
dipengaruhi banyak hal. Misalnya rute, slot, harga tiket, layanan, dan sebagainya.


Apalagi jika pembatalan penerbangan dilakukan dalam waktu mepet dengan jadwal terbangnya. Tentu akan kesulitan untuk mencari penerbangan pengganti. Belum lagi kebijakan refund tiket yang prosesnya menghabiskan sekitar 14 hari kerja, bisa mempengaruhi emosi penumpang. [MEN]