Tahun Depan Indonesia Diramal Punya Tujuh Startup Unicorn

Tahun Depan Indonesia Diramal Punya Tujuh Startup Unicorn
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Indonesia diproyeksikan memiliki tujuh unicorn pada tahun 2020. Pasalnya, ekonomi digital yang terus mengalami kenaikan diyakini mampu mendongkrak valuasi perusahaan rintisan berbasis teknologi atau startup.

Pemerintah menilai perkembangan ekonomi digital akan makin pesat tahun depan. Menteri Riset danTeknologi/ Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro optimistis Indonesia mampu melahirkan dua startup unicorn baru tahun depan.

Kemungkinan pertengahan Tahun 2020 dua startup akan meraih gelar unicorn. Penambahan dua startup unicorn tersebut akan melengkapi lima unicorn yang telah ada saat ini, yakni Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Ovo dan Gojek.

Dari lima startup tersebut, Gojek telah berhasil meraih valuasi lebih tinggi dari unicorn yaitu decacorn. “Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia ini kan naik signifikan. Saya optimistis ekonomi digital Indonesia semakin baik,” ujar Bambang.

Untuk diketahui, unicorn merupakan gelar yang dimiliki startup yang telah memiliki valuasi 1 miliar dolar AS. Artinya, untuk menyandang gelar tersebut startup harus mampu mengumpulkan nilai 1 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 14 triliun.

Baca Juga : Mantap, Pasar KPR BTN Capai 90,82 Persen

Sedangkan decacorn adalah sebutan untuk perusahaan yang nilai valuasinya lebih dari 10 miliar dolar AS. Di atas keduanya ada hektokorn (hectocorn) untuk perusahaan yang nilainya lebih dari 100 miliar dolar AS.

Bambang melanjutkan, dengan munculnya lima unicorn yang ada saat ini, Indonesia telah masuk menjadi negara dengan startup unicorn terbanyak di Asia Tenggara. Ini salah satu bukti bahwa ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Dia optimistis jumlah unicorn di Indonesia pada 2020 menjadi tujuh. Bahkan, kata dia, tidak sampai pertengahan tahun dua startup lokal itu sudah mampu menyandang gelar unicorn.

“Dengan lima saja kita sudah menjadi negara dengan unicorn terbanyak di Asia Tenggara dan masuk top 10 di dunia. Jadi kalau 7, barangkali rangking di dunia juga naik,” jelasnya.

Bambang juga menyebut fenomena digital global saat ini membawa perubahan yang sangat signifikan di banyak dunia usaha. Untuk memacu pertumbuhan lebih baik hingga bisa berdampak pada pemerataan ekonomi, perlu menerapkan teknologi digital.

Baca Juga : Schneider Electric Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Pemanfaatan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebu´┐żtuhan setiap penggunanya. “Teknologi digital hendaknya dapat diterapkan sepenuhnya pada seluruh rantai nilai industri. Sehingga melahirkan busi ness process baru berbasis digital untuk menghasilkan produk berkualitas, serta mencapai produktivitas yang tinggi,” imbuhnya.

Hingga detik ini, China dan Amerika Serikat masih menjadi dua negara yang mendominasi 80 persen startup unicorn di dunia. “China dan Amerika Se rikat masih mendominasi meski hanya mencakup separuh GPD dunia dan seperempat populasi dunia,” ujar Chairman Hurun Report, Rupert Hoogewerf.

Disebutkan, startup unicorn tersebar di 118 kota di 24 negara dengan nilai total 1,7 triliun dolar AS. India yang memiliki 21 unicorn berada di posisi ketiga di bawah AS dan China, Posisi keempat dan kelima ditempati Inggris disusul Jerman dengan 13 dan 7 startup unicorn.

Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada di urutan kedelapan dengan 4 unicorn yakni Gojek, Bukalapak, Traveloka dan Tokopedia. OVO ketika itu belum masuk sebagai unicorn.

Saat ini jumlah unicorn Indonesia setara dengan Prancis dan Brazil. Meski demikian, ahli hukum bisnis internasional Shanti Ramchand Shamdasani memiliki pandangan lain.

Baca Juga : Wamendes Budi Arie Pastikan, 433 Desa Tanpa Listrik Bakal Segera Terang-Benderang

Dia bilang, Indonesia jangan sampai terjebak dalam euforia pertumbuhan ekonomi digital. “Pemerintah sudah seharusnya membuat kebijakan stra tegis. Kebijakan yang bisa secara lang sung mendorong pelaku eko nomi digital,” terangnya.

Menurutnya, kebijakan tidak hanya mendukung bisnis pengusaha atau pemilik aplikasinya saja. Lebih dari itu, harus diarahkan supaya dampak yang positif dari pelaku ekonomi digital bisa bermanfaat untuk sektor lainnya.

“Mereka harus didorong agar bisa menaikkan kontribusinya pada sektor produktif bagi pelaku ekonomi di sektor riil,” kata Shanti. [JAR]