Horee, Pengurusan Pengujian dan Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran Sudah Bisa Online

Klik untuk perbesar
R Agus H Purnomo (Foto: Dok. Ditjen Hubla)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Alat keselamatan pelayaran yang berada di atas kapal harus memenuhi standar internasional dan diproduksi perusahaan manufaktur yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan lembaga terakreditasi dan independen. Selain itu juga, pengujiannya harus diperiksa orang-orang yang kompeten dan tersertifikasi.

“Sudah saatnya kita untuk berbenah diri dan melakukan penataan sebaik-baiknya, khususnya dalam menetapkan standarisasi alat-alat keselamatan pelayaran serta peningkatan pelayanan melalui sistem online," kata Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), R Agus H Purnomo, saat memberikan pengarahan pada Sosialisasi Pengujian dan Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran Melalui Sistem Pelayanan Online, di Jakarta.

Dia menerangkan, penerapan sistem pelayanan secara online di lingkungan Ditjen Hubla terus ditingkatkan. Termasuk dalam pelayanan pengujian dan sertifikasi alat keselamatan pelayaran melalui aplikasi simaskespel.dephub.go.id. "Meski sudah online, kualitas dokumen dan data harus dijamin dan berkualitas," pesan Agus.

Berita Terkait : Kapal Patroli Kemenhub Berhasil Atasi Kebakaran KM Tanto Ceria di Surabaya

Ia berharap, sistem online ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh stakeholder yang akan melakukan sertifikasi alat keselamatan. Dengan demikian, proses sertifikasi akan lebih mudah, cepat, hemat biaya, transparan, efektif dan efisien, serta tidak perlu melakukan tatap muka lagi.

Kegiatan sosialisasi dibuka Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, Victor Vikki Subroto. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada arahan Presiden Jokowi untuk memberikan pelayanan yang cepat, cermat, dan tepat sasaran. Termasuk dalam melakukan pengujian dan sertifikasi alat keselamatan pelayaran.

"Di sinilah Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut, hadir melalui Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) untuk memastikan bahwa alat-alat keselamatan pelayaran yang digunakan berfungsi dengan baik dan sudah sesuai dengan standar," jelas Victor.

Berita Terkait : Ecoport Bikin Pelabuhan Tanjung Priok Lebih Ramah Lingkungan

Pihaknya minta agar BTKP dapat menjalankan tugasnya untuk memastikan alat keselamatan pelayaran berfungsi sesuai rekomendasi yang diberikan pihak manufaktur. Kemudian memastikan bahwa produk yang masuk ke wilayah perairan Indonesia adalah legal dan bersertifikasi.

Pelaksana Tugas Kepala BTKP Erika Marpaung mengungkapkan, dengan adanya sistem pelayanan secara online ini dapat memangkas birokrasi sehingga permohonan Surat Pelaksanaan Kegiatan (SPK) dan penerbitan Sertifikat Periodical Test kepada service station lebih sederhana dan dapat langsung diterima oleh service station untuk mencegah terjadinya gratifikasi. Sistem online pengujian dan sertifkasi ini juga terintegrasi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan yang dapat berperan dalam penarikan PNBP dan memberikan informasi dan data terkait dengan kegiatan kantor BTKP.

"Dengan adanya sistem pelayanan online ini, dapat meningkatkan PNBP bagi Kantor BTKP. Diharapkan pihak Syahbandar setempat dapat melakukan pengawasan pembayaran PNBP yang telah di bayarkan oleh Service Station kepada negara," tutur Erika. [USU]