Besok Dilantik Jadi Komut Pertamina

Ahok Sanggup Capai Target Kurangi Impor Minyak Kita?

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Foto: IG @basukibtp)
Klik untuk perbesar
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Foto: IG @basukibtp)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Selanjutnya, keputusan ini akan dibawa dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB). Rencananya, besok (25/11), RUPSLB akan digelar.

Agenda yang dibahas seputar mengesahkan nama-nama baru di lingkup Pertamina. Baik pada jajaran komisaris, maupun susunan direksi Pertamina yang baru.

“RUPS Pertamina akan digelar Senin pekan depan,” jawab Staf Ahli Kementrian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, kemarin.

Arya menjelaskan pengangkatan Ahok-sapaan Basuki Tjahja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina merupakan persetujuan Presiden.

Ia menjelaskan, penunjukan Ahok di Pertamina adalah untuk mengawasi kinerja perusahaan migas tersebut. “Diharapkan, Pak Ahok bisa melakukan pengawasan terhadap teman-teman direksi, untuk mempercepat kerja Pertamina,” ujar Arya.

Selain mengesahkan Ahok, RUPS LB juga akan mengangkat Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan menggantikan Pahala Manshury. Juga mengesahkan Budi Guna Sadikin sebagai Wakil Komut Pertamina.

Berita Terkait : Gandeng Muslimat NU, Pertamina Hindarkan Warga Tuban dari Penyakit Tak Menular

Emma Sri Martini sebelumnya merupakan Direktur Utama Telkomsel. Menurut Arya, penunjukan Emma juga sudah mendapat persetujuan Presiden. Tentunya, dengan melihat track record Emma, yang sebelumnya sudah malang melintang di Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Telkomsel.

“Sudah pasti karena track record jabatan sebelumnya. Baru enam bulan saja, dia sudah menunjukkan kemampuannya. Kami yakin, Bu Emma bisa mengawasi keuangan Pertamina,” ujar Arya.

Sebelumnya, pada Jumat (22/11), Menteri BUMN Erick Thohir secara resmi mengumumkan adanya perubahan di tubuh direksi dan dewan komisaris PT Pertamina (Persero).

Ahok terpilih menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, menggantikan Tanri Abeng. Sellain itu, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin juga ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Terkait keputusannya itu, Erick memberikan pekerjaan rumah (PR) bagi Ahok untuk mengurangi impor migas. “Kenapa Pak Basuki di Pertamina apalagi juga didampingi Pak Wamen, itu berarti target-target Pertamina harus tercapai. Bagaimana supaya bisa mengurangi impor migas. Bukan berarti anti impor, tapi mengurangi,” kata dia di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (22/11).

Untuk mewujudkan hal tersebut, yang menjadi tantangan adalah pembangunan kilang minyak (refinery). Sosok Ahok sebagai ‘pendobrak’, diharapkan bisa memecahkan masalah tersebut.

Berita Terkait : Agus Marto Masuk BNI, Persaingan Bank BUMN Bakal Tambah Sengit

“Nah proses-proses pembangunan refinery ini sangat amat berat. Jadi saya perlu team work yang besar. Tidak bisa hanya dirut saja. Harus bagi tugas semua. Karena itu lah kita butuh sosok pendobrak,” ujarnya.

Namun, Erick menekankan bahwa pendobrak yang dimaksud jangan diartikan sebagai sikap marah-marah. Dia yakin Ahok sosok yang berbeda. “Saya rasa Pak Basuki berbeda, Pak Ahok berbeda, kami perlu figur pendobrak supaya ini sesuai dengan target,” tegasnya.

Nahkoda Baru BTN

Selain Pertamina, Erick Thohir juga merombak nahkoda baru di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala Manshury dan Chandra Hamzah, bakal berduet pimpin perbankan pelat merah tersebut.

Pahala akan menjabat Direktur Utama BTN. Sejak beberapa bulan, jabatan ini memang kosong setelah Suprajarto yang diangkat dalam RUPS, memilih untuk mengundurkan diri.

Sebelumnya, Pahala adalah Direktur Keuangan Pertamina. Jabatan tersebut kini ditempati Emma Sri Martini, yang baru sekitar enam bulan menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel.

Baca Juga : Presiden dan WapresSemoga Tidak Kena

Sementara Chandra Hamzah, dipercaya Erick menjadi Komisaris Utama BTN. Sebagai mantan pimpinan KPK, Erick yakin Chandra menguasai bidang hukum yang sangat diperlukan BTN saat ini.

"Kita tahu, di BTN sekarang ada isu-isu yang kurang baik. Tentu harus dilihat secara hukum,” kata Erick.

Apalagi, bank pelat merah tersebut merupakan ujung tombak pembiayaan perumahan rakyat. “Kalau bank ini tidak sehat, tidak bagus. Apalagi, ke depan ada program anak-anak usia 25 sampai 35 tahun atau PNS usia muda, bisa mengakses perumahan,” katanya. [MEN]