Apindo Pesimis Target Cukai Tahun 2020 Bisa Tercapai

Apindo Pesimis Target Cukai Tahun 2020 Bisa Tercapai
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan, tidak bisa hanya memihak satu sektor tertentu dan mengesampingkan urgensi kepentingan yang lebih besar. 

“Negara tidak bisa diatur oleh satu kepentingan ter tentu. Harus berimbang antara berbagai urgensi. Ada hal yang lebih mendesak daripada revisi PP 109 Tahun 2012,” tegas Direktur Eksekutif Apindo Danang Giriwardana, kemarin.

Baca Juga : Besok, Kongres Biasa PSSI Akan Digelar di Bali

Dengan merevisi PP 109 Tahun 2012, industri Hasil Tembakau (IHT) dikhawatirkan akan semakin tertekan dan menyebabkan target cukai 2020 tidak tercapai. 

Apalagi baru-baru ini melalui PMK No. 152/2019, Pemerintah memutuskan menaikkan tarif cukai sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35% pada Januari 2020. Ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. 

Baca Juga : Antisipasi Penyebaran Demam Babi Afrika, Kementan Latih Petugas 17 Provinsi

“Kalau pemerintah tidak memahami kepentingan ekonomi secara makro nasional, maka cenderung akan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang tidak peduli dengan kepentingan lain. Pihak birokrasi bisa mempelajari data bahwa PDB didongkrak oleh cukai tem bakau. Serapan tenaga kerja dari sektor ini juga masif. Rantai supply chain dalam IHT juga sangat terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi,” lanjut Danang. 

Menurut Danang, ekosistem ekonomi akan mengalami tantangan lebih berat tahun depan. Hal ini berarti pendapatan negara dari pajak, cukai dan utang luar negeri akan terganggu dan sangat berpotensi menurun. 

Baca Juga : Cegah Virus Corona, Jokowi: Cek Setiap Orang yang Datang dari Luar Negeri

Selama lima tahun ter akhir, terdapat lebih dari 90.000 tenaga kerja pabrikan yang mengalami PHK. Jumlah produsen juga turun dari 4.000-an di 2007 hingga kini hanya tersisa 700-an.Danang mengaku, hingga kini belum diajak membahas terkait rencana revisi PP 109 Tahun 2012. [NOV]