Kerahkan Pakar

Jokowi Kaji Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Jokowi menanggapi polemik ekspor benih lobster
Klik untuk perbesar
Jokowi menanggapi polemik ekspor benih lobster

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi akhirnya turun tangan atasi polemik ke bijakan ekspor benih lobster yang di rencanakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

Jokowi menjelaskan, kebijakan ekspor benih lobster harus dilihat dari efek kemanfaatannya. Kebijakan ini perlu dilihat bukan hanya dari nilai ekonomi, tetapi juga dampak terhadap lingkungan. 

“Keseimbangan itu paling penting, bukan hanya bilang jangan ekspor. Jangan juga awur-awuran. Semuanya diekspor semua, nggak bener,” katanya di sela-sela peresmian Tol Balikpapan-Samarinda di Gerbang Tol Samboja, Kalimantan Timur, kemarin. 

Berita Terkait : Menteri Aman (Sementara...)

Menurut Jokowi, kebijakan ekspor juga harus memperhatikan kepentingan para nelayan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan merugikan salah satu pihak. 

Untuk itu, pemerintah bersama para pakar tengah mengkaji kebijakan yang paling tepat terkait ekspor benih lobster. Jokowi meyakini para pakar memahami formula terbaik yang bisa menguntungkan negara, nelayan, dan lingkungan. 

“Bagaimana tetap menjaga lingkungan agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara awur-awuran, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita,” tegasnya. 

Baca Juga : Warga Minta Perbaikan Total, Jangan Setengah-setengah

Edhy sebelumnya, menyatakan akan membuka ekspor benih lobster. Keran ekspor akan dibuka dengan berbagai syarat dan ketentuan, karena saat dilarang pun terjadi penyelundupan. 

Rencana Edhy ini didukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. 

Saat Menteri Kalautan dijabat Susi Pudjiastuti, keran ekspor benih lobster dilarang. Susi pun meradang mendengar rencana penggantinya tersebut. 

Baca Juga : Belajar dari Singapura

Melalui media sosial Instagram dan Twitter-nya, Susi mengimbau pemerintah tidak tamak dalam memanfaatkan kekayaan alam yang merupakan anugerah dari Tuhan untuk Indonesia. [KPJ]