Optimalisasi Gas Bumi Bisa Turunkan Defisit Neraca Migas dan Subsidi

Fahmy Radhi (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Fahmy Radhi (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Dalam berbagai kesempatan baru-baru ini, Presiden Jokowi tidak dapat menyembunyikan kegusarannya lantaran defisit neraca migas (DNM) semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), DNM pada September 2019 meningkat 42 persen menjadi 1,43 miliar dolar AS dibanding DNM pada Agustus 2019. Dampaknya, defisit neraca perdagangan (DNP) pada September 2019 mencapai 160,5 juta, bandingkan dengan surplus neraca perdagangan pada Agustus 2019 yang mencapai 85,1 juta dolar AS.      

"Penyebab utama DNM adalah peningkatan impor BBM dan LPG. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2019 impor BBM mencapai 800 ribu barrel per hari, sedangkan impor LPG mencapai 2.800 MMscfd atau sekitar 70 persen dari total kebutuhan nasional sebesar 4.000 MMscfd. Dengan impor sebesar itu, subsidi untuk LPG 3 kilogram makin meningkat yang mencapai Rp 100 triliun per tahun," ucap pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, Senin (23/12).      

Baca Juga : Promosikan Budaya Indonesia, KBRI Den Haag Gelar Perayaan Galungan dan Kuningan

Salah satu upaya yang sebenarnya bisa dilakukan Pemerintah, kata Fahmy, adalah optimalisasi pemanfaatan gas bumi, yang ketersediaannya masih melimpah-ruah. Berdasarkan buku Neraca Gas Bumi Indonesia periode 2018, lifting gas Indonesia pada 2018 mencapai 8.048 MMscfd. Angka ini meningkat dibanding lifting 2017 sebesar 7.452 MMscfd.         

"Optimalisasi gas bumi itu diperuntukan untuk sektor kelistrikan, sektor industri, sektor tranportasi, dan sektor rumah tangga. Untuk sektor kelistrikan, gas bumi dapat digunakan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU), yang menggantikan energi BBM. Di sektor industri, gas bumi digunakan sebagai bahan baku bagi industri pupuk dan petrokimia. Di sektor Transportasi, gas bumi digunakan untuk  untuk bahan bakar gas (BBG) transportasi darat dan laut, yang menggantikan BBM. Gas bumi bisa juga digunakan untuk memasak di sektor rumah tangga melalui jaringan gas (Jargas), yang menggantikan LPG," terangnya.        

Baca Juga : Bank DKI Sukses Lakukan Sinergi BUMD, OJK Minta BPD Lain Tiru

Untuk mencapai optimalisasi penggunaan gas bumi, kata Fahmy, Pemerintah harus ikut berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi. Menurut Fahmy, setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan Pemerintah.         

Pertama, Pemerintah harus mengalokasikan dana dari APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur pipa dan Jargas, yang masih dibutuhkan untuk distribusi gas bumi dari sumber gas di hulu hingga ke konsumen akhir di hilir, baik konsumen industri, maupun konsumen rumah tangga.        

Baca Juga : Shopee Liga 1 2020, Persija Kalahkan Borneo FC 3-2

Kedua, Pemerintah ikut mendorong Pertamina untuk membangun SPBU Gas di sebagian besar SPBU Pertamina, terutama di kota-kota besar. Ketiga, Pemerintah harus menyediakan converter bagi kendaraan bermotor untuk mengubah fungsi mesin yang menggunakan BBM menjadi BBG.         

"Dengan ketiga upaya tersebut diharapkan dapat menjadikan gas bumi sebagai energi utama dan subtitusi bagi sektor kelistrikan, industri, transportasi dan rumah tangga. Penggunaan gas bumi di keempat sektor itu tidak hanya akan menurunkan impor migas dalam jumlah besar, tetapi juga dapat mengurangi subsidi BBM dan LPG 3 kilogram, yang selama ini membebani APBN," tandasnya. [USU]