Usul Praktisi Tambang

Ini Cara Agar Smelter Tak Gampang Gulung Tikar

Usul Praktisi Tambang Ini Cara Agar Smelter Tak Gampang Gulung Tikar
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah ingin menggenjot target pengolahan mineral di dalam negeri. Target ini direalisasikan dengan mewajibkan seluruh eksportir mineral kadar rendah untuk mendirikan pabrik pengolahan atau smelter di Tanah Air.

Menurut Praktisi Metalurgi Satyagraha Somantri, smelter nikel saat ini dominan mengadopsi dua jenis teknologi. Yaitu blast furnace dan rotary kiln electric furnace (RKEF). Padahal keduanya dinilai tidak cocok digunakan di Indonesia.

Baca Juga : Polisi Buru Pemilik Mobil Yang Males Bayar Pajak

“Blast furnace itu bahan bakarnya pakai batu bara kokas, Indonesia tak punya banyak cadangan. Sehingga terkadang harus impor. Saat harga batu bara melambung, mereka tercekik, jadi tidak ekonomis. Lalu RKEF yang butuh energi listrik besar, sementara smelter dibangun mendekat ke area tambang di daerah pedalaman. Jangankan untuk melistriki smelter, warga saja susah dapat listrik di sana. Ini yang bikin kenapa smelter gulung tikar” ungkapnya dalam forum Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh lembaga konsultan pertambangan SiNU di Jakarta, Jumat (27/12).

Selain nikel, ia juga menyinggung soal pengolahan logam tanah jarang atau rare earth yang sedang dikembangkan oleh PT Timah. Logam tanah jarang baru diketahui belakangan sebagai mineral ikutan yang bernilai tinggi. 

Baca Juga : Perbaikan Jalan Rusak DKI Jangan Cuma Tambal Sulam

“Ini membuktikan bahwa pada saat eksplorasi tidak dilakukan investarisasi menyeluruh soal kandungan mineral yang ada. Yang dilihat hanya timahnya saja,” tutur Satya.

Lebih lanjut, ia membeberkan soal sengkarut tumpang tindih kebijakan yang melilit konsesi PT Timah. Hal ini menyusul kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meminta agar tidak ada aktivitas penambangan laut pada zona nol sampai dua mil.

Baca Juga : Mahfud Dikerjain Mahasiswa

Masalahnya, sebagian besar sumber daya milik PT Timah berada di area laut. Sehingga apabila aturan tersebut diberlakukan, maka sumber daya PT Timah akan terpotong. 

“Kalau sumber daya dipotong, bagaimana mau mengembangkan logam tanah jarang. Mau menambang dari tailling (limbah) ? Saya yakin tidak akan ada yang mau mendanai, karena cadangannya menjadi tidak jelas,” tandasnya. [OKT]