Banjir Jabodetabek Ganggu Ekonomi, Ini Saran Korni

Ketua Umum Korni M. Basri BK. (Foto: ist)
Klik untuk perbesar
Ketua Umum Korni M. Basri BK. (Foto: ist)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komite Relawan Nasional Indonesia (Korni) menilai banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) membawa dampak terhadap ekonomi domestik. Bahkan secara tidak langsung juga memengaruhi roda ekonomi nasional.

“Misalnya dampak itu dirasakan oleh sektor usaha yang terhambat pengiraman barangnya karena banjir tersebut. Selain itu, kalau ada pabrik yang ikut terkena banjir, sehingga tidak bisa berproduksi dan mungkin produknya-produknya menjadi rusak,” kata Ketua Umum Korni M. Basri BK di Jakarta, Jumat (3/1).

Basri menjelaskan, aktivitas bisnis yang terganggu itu mengakibatkan sebagian pengusaha mengalami kerugian. “Pelaku usaha yang sebelumnya berharap ada peningkatan omzet pada libur Tahun Baru 2020, ternyata mengalami kerugian karena aktivitas bisnis lumpuh,” tandasnya.

Berita Terkait : Banjir Di Mana-mana, PLN Jakarta Matikan 326 Gardu Listrik

Oleh karena itu, untuk mengatasinya, Korni meminta, kepada pihak-pihak yang terkait agar bisa saling berkoordinasi lebih intens, seperti antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Pelaksanaannya juga perlu melibatkan warga dengan pendekatan multi pihak di semua level, antara lain akademisi, pihak swasta, komunitas dan LSM, serta media,” sebutnya.

Korni pun memberikan saran, guna mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota misalnya, salah satunya harus dilakukan pengendalian volume air dari hulu di kawasan pengunungan. Selanjutnya, membuat fasilitas tampungan dan resapan air hujan.

Tampungan air hujan itu meliputi waduk, embung-embung kecil. 

Berita Terkait : Underpass Kemayoran Banjir Lagi, Tak Dapat Dilintasi Semua Jenis Kendaraan

Diharapkan dapat tersebar merata di seluruh wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara itu, fasilitas resapan air hujan, terdiri dari lubang resapan biopori, rorak (parit buntu), sekat rumput, sumur resapan, dan sumur imbuhan. 

“Pencegahan seharusnya bisa dilakukan secara terencana sehingga dampak banjir bisa ditekan,” tegas Basri. Ia meminta kepada masyarakat agar menjaga ekosistem lingkungan hidup dan tidak membuang sampah sembarangan.

Ia pun memandang Pemprov DKI Jakarta belum cukup sigap menghadapi banjir yang sudah menjadi bencana rutin ibu kota. “Semestinya pemprov memastikan seluruh pompa-pompa air berfungsi atau bisa dijalankan dengan baik, dilakuan pembersihan selokan dan drainase di sejumlah titik secara rutin, terutama normalisasi sungai harus ditangani secara optimal,” sebutnya.

Baca Juga : Komisi VII DPR Akan Cari Jalan Keluar Masalah Larangan Ekspor Nikel

Basri mengakui, banjir di wilayah ibu kota bukan persoalan Pemprov DKI Jakarta semata, tetapi menjadi persoalan pemerintah pusat juga. “Jadi, mengkritik ke Pak Gubernur, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mencari solusi, dan tidak bertujuan menjatuhkannya secara politik,” ujarnya.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, yang terpenting saat ini adalah evakuasi korban, keselamatan, dan keamanan masyarakat yang harus didahulukan. Selain itu, kebutuhan bagi para pengungsi juga disalurkan dengan baik, seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan lain-lain,” pungkasnya. [DIT]