Catatan YLKI Sepanjang 2019, Pengaduan Jasa Keuangan Dominan

Tulus Abadi (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Tulus Abadi (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sepanjang 2019, YLKI menerima pengaduan konsumen mencapai 1.871. Rinciannya, pengaduan kategori individual sebanyak 563 kasus, dan pengaduan kategori kelompok/kolektif sebanyak 1.308 kasus.                   

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, memaparkan, jika dielaborasi ada 10 besar pengaduan konsumen. Rinciannya, perbankan (106 kasus), pinjaman online (96 kasus), perumahan (81 kasus), belanja online (34 kasus), Leasing (32 kasus), transportasi (26 kasus), kelistrikan (24 kasus), telekomunikasi (23 kasus), asuransi (21 kasus), dan pelayanan publik (15 kasus).         

"Kesepuluh besar pengaduan konsumen dimaksud, jika dikerucutkan lagi maka akan tergambar bahwa pengaduan konsumen produk jasa finansial akan sangat dominan. Yakni 46,9 persen. Yang meliputi 5 komoditas, yakni: bank, uang elektronik, asuransi, Leasing, dan pinjaman online," ucap Tulus dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (14/1).        

Baca Juga : Chareon Gandeng IWAPI Bagikan 300 Ribu Butir Telur ke Masyarakat

Rating kedua diduduki sektor perumahan yakni sebesar 14,4 persen. Kemudian sektor ecommerse 6,3 persen, sektoral ketenagalistrikan 4,2 persen dan sektor telekomunikasi 4,1 persen.    

"Menarik dicermati adalah pengaduan produk jasa keuangan, yang sejak 2012 menduduki rating yang sangat dominan dalam pengaduan di YLKI. Selalu pada rating pertama," terangnya.      

Dengan dominannya pengaduan yang dominan itu, tambah Tulus, bisa disimpulkan tiga hal. Pertama, literasi finansial konsumen di bidang jasa keuangan masih rendah. Sehingga tidak memahami secara detil apa yang diperjanjikan atau hal hal teknis dalam produk jasa finansial tersebut. "Apalagi saat ini maraknya pinjaman online, semakin masif pelanggaran hak konsumen di bidang jasa finansial," terangnya.      

Baca Juga : TMI dan MDI Ventures Suntik Pendanaan ke Roambee

Kedua, minimnya edukasi dan pemberdayaan konsumen yang dilakukan operator. Tulus menyebut, pperator jasa finansial hanya piawai memasarkan produknya, namun malas memberikan edukasi dan pemberdayaan pada konsumennya. "Padahal, hal tersebut sangat penting agar konsumen mengetahui Product Knowledge dari produk finansial tersebut."  

Ketiga, pengawasan yang lemah oleh regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masih maraknya pengaduan produk jasa finansial tersebut menjadi indikator bahwa OJK belum melakukan pengawasan yang sungguh sungguh pada operator.   

"YLKI menduga masih lemahnya pengawasan OJK terhadap industri finansial, dikarenakan OJK tidak mempunyai kemerdekaan finansial dalam menjalankan tugas dan fungsinya," tutupnya. [USU]