Bentuk Tim Holistik Bencana

KLHK Ngebut Pulihkan Ekosistem Pasca Banjir

Sekjen LHK, Bambang Hendroyono (tengah) didampingi Kepala Biro Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi (kiri) di acara media Briefing tentang penanganan Pasca Banjir, Longsor dan Bencana Alam, Se-Jabodetabek di Kantor KLHK, Jakarta, Rabu (15/1)
Klik untuk perbesar
Sekjen LHK, Bambang Hendroyono (tengah) didampingi Kepala Biro Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi (kiri) di acara media Briefing tentang penanganan Pasca Banjir, Longsor dan Bencana Alam, Se-Jabodetabek di Kantor KLHK, Jakarta, Rabu (15/1)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bergerak cepat memulihkan ekosistem secara keseluruhan paska bencana banjir awal tahun 2020. 

Tim penanganan holistik bencana ekologis pun dibentuk. Tahap awal, tim ini akan ber sinergi dengan TNI, Polri maupun masyarakat untuk pemulihan ekosistem secara keseluruhan di beberapa daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor. 

Sekjen LHK, Bambang Hendroyono mengatakan, tim ini melibatkan 6 Direktorat Jenderal (ditjen) yang dikepalai masing-masing Direktur Jenderal (dirjen) dan diketuai dirinya selaku Sekjen LHK. 

“Menteri LHK mendapatkan tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk melakukan pemulihan ling kungan. Tim ini nanti bekerja secara terpadu dengan melakukan langkah-langkah pemulihan ekosistem secara keseluruhan,” kata Bambang di acara media Briefing tentang penanganan Pasca Banjir, Longsor dan Bencana Alam, SeJabodetabek di Kantor KLHK, Jakarta, kemarin. 

Berita Terkait : KLHK: RUU Omnibus Law Untuk Kesejahteraan Rakyat

Pria jebolan IPB ini mengatakan, tim yang dibentuk ini sudah sudah melakukan peninjauan lapangan di daerah terdampak bencana seperti di Bogor dan Lebak. 

Dari peninjauan itu, diputuskan untuk melakukan langkah yang tepat untuk memulihkan ekosistem. Dikatakan Bambang, dari tinjauan lapangan, memang ditemukan berbagai permasalahan, dan bukan sebatas banjir dan tanah longsor saja. 

Sejumlah desa tersebut ada di dalam dan sekitar wilayah Kesatuan dan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Gunung Halimun Salak. 

“KLHK sebagai kementerian yang terkait pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan ingin melakukan terobosan untuk melakukan penanganan secara holistik dan dilakukan secara integrasi, bersinergi TNI, Polri maupun masyarakat,” ujarnya. 

Berita Terkait : Nurbaya Kebut Program Rehabilitasi Lahan Dan Hutan

Ia melanjutkan, penataan lanscape jadi poin utama dari kerja tim ini. Selain itu, akan dikedepankan konservasi tanah dan air di daerah yang terkena bencana. 

“Penegakan hukum bagi tambang tanpa izin dan perambah hutan ilegal, termasuk di sektor pengendalian sampah kita utamakan,” tegasnya. 

Sebelumnya, Menteri LHK, Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong sudah melakukan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Rakernis ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi yang menginginkan upaya RHL harus ditingkatkan untuk memulihkan ling kungan. 

Berita Terkait : Kementerian PUPR Raih Penghargaan Dari BNPB

“Bapak Presiden menegaskan secara khusus, bahwa RHL harus ditingkatkan berkali-kali lipat sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan, khususnya untuk daerah pasca bencana,” ujar Siti. 

Presiden juga sudah meminta KLHK segera mereboisasi hutan yang gundul.Menurut Jokowi, hal ini dilakukan guna mencegah longsor dan banjir, khususnya di Lebak dan Sukajaya, Kabuten Bogor yang beberapa waktu lalu terdampak longsor dan banjir. [NOV]