Draf RUU Omnibus Law Yang Beredar Bukan Dari Pemerintah

Buruh tolak RUU Omninibus Law
Klik untuk perbesar
Buruh tolak RUU Omninibus Law

RMco.id  Rakyat Merdeka - Draf Rancangan UndangUndang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang beredar dan menimbulkan polemik di masyarakat, dipastikan tidak benar alias hoaks. 

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih dibahas dan belum final. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses finalisasi oleh pemerintah. 

Susiwijono mengklaim, draf RUU yang beredar dan dijadikan sumber pemberitaan dipastikan bukan dari pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

“Draf RUU yang beredar berjudul Penciptaan Lapangan Kerja. Sedangkan yang sedang dalam proses finalisasi berjudul Cipta Lapangan Kerja,” katanya di Jakarta, kemarin. 

Berita Terkait : Kongres Ulama Tolak Omnibus Law, Kiai Ma`ruf Turun Tangan

Susiwijono menegaskan, pihaknya juga tidak pernah menyebarluaskan draf RUU itu dalam bentuk apapun sampai proses pembahasan selesai. 

Susiwijono menjelaskan, sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundangundangan, pemerintah sudah merampungkan substansi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan telah diusulkan oleh Pemerintah kepada Badan Legislasi (Baleg) Nasional DPR untuk dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 

“Berdasarkan informasi jadwal sidang di DPR, akan menetapkan daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 hari ini,” ungkapnya. 

Dia menjelaskan, setelah DPR menetapkan RUU Om-nibus Law Cipta Lapangan Kerja tercantum dalam Daftar Prolegnas Prioritas di 2020, pemerintah akan segera menyiapkan surat presiden (Surpres) kepada Ketua DPR. 

Berita Terkait : Ingat, Aturan Amdal Di RUU Omnibus Law Tidak Dihapus

Kemudian presiden akan menyampaikan Surpres tersebut kepada Ketua DPR, disertai draf naskah akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja.“Sampai saat ini surat presiden tersebut belum disampaikan,” tegasnya. 

Susiwijono menambahkan, pemerintah akan tetap memperhatikan masukan dan pertimbangan dari masyarakat sampai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut disampaikan kepada Ketua DPR. 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Dyah Pitaloka mengaku, pihaknya belum menerima draf resmi semua rancangan RUU terkait Omnibus Law dari pemerintah. “Belum diterima, ini kan belum tahapan ke situ,” katanya. 

Rieke menjelaskan, pihaknya saat ini masih menggodok agar 50 RUU bisa disetujui masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 dalam rapat paripurna DPR. 

Berita Terkait : Sofyan Djalil: Omnibus Law Jalan Keluar Penciptaan Lapangan Kerja

Rieke mengatakan, pihaknya tak akan membahas RUU terkait Omnibus Law yang dikirim pemerintah apabila belum disetujui DPR lewat rapat paripurna. 

Namun, Rieke enggan mengomentari terkait draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang kini beredar di tengah-tengah publik. Dia masih menunggu dokumen resmi dari pemerintah terkait hal tersebut. “Kalau sudah ada dokumen resminya, pasti kita sampaikan juga ke publik tapi kita nggak akan berasumsi,” ujar politisi PDIP itu. [KPJ]