Soal Pembangunan Ibu Kota Baru

Jokowi Bantah Asing Bakal Kuasai Proyek Infrastruktur

Presiden Jokowi
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi

RMco.id  Rakyat Merdeka - Jokowi kian gencar menarik investor asing untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Duit asing nantinya akan dikelola melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kerja sama Public Private Partnership (PPP).

Bahkan Jokowi menggandeng tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru.

Yaitu Putra Mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Jokowi mengatakan, banyaknya investor yang masuk dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, menandakan Indonesia masih menjadi pilihan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya.

Selain itu, ada keuntungan di sisi pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya investasi yang masuk ke dalam negeri.

Berita Terkait : Asing Incar Rp 1.400 Triliun Aset Di Jakarta Buat Bisnis

"Pemerintah memang mengutamakan pendanaan dari dalam negeri, baik dari swasta maupun BUMN . Namun, kita tak menutup diri dari investasi asing dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Banyak investor masuk, artinya Indonesia masih menarik untuk Investasi," kata Jokowi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga sudah berkomitmen, investor asing yang ingin masuk dalam proyek pembangunan ibu kota baru bakal diarahkan membentuk perusahaan patungan. Mereka diwajibkan bekerja sama dengan perusahaan swasta lokal maupun BUMN.

Jokowi juga menepis isu pembangunan IKN di Kalimantan Timur, bakal dikuasai asing mulai dari permodalan hingga tenaga kerja yang nantinya bakal menggarap proyek-proyek infrastruktur di sana. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, kalau rencana pembiayaan  investasi asing dalam pembangunan di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara nantinya bukan berbentuk pinjaman. 

Selain itu, tidak ada jaminan pemerintah dalam aliran investasi tersebut, yang artinya tidak ada kewajiban pemerintah mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan oleh invertor.

Menurutnya, pemerintah tentu berhati-hati dalam memutus skema investasi yang akan diambil.

Berita Terkait : Luhut Makan Siang Dengan Anak Dan Menantu Trump

"Yang kami tawarkan tidak (dalam bentuk) pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, jadi semua kerja sama," ujar Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi juga mengatakan pemerintah juga tidak memberi gaji kepada para tokoh internasional yang ditunjuk sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota.

Sementara, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini pihaknya masih menyusun skema investasi yang akan disepakati. Termasuk imbal hasil dari investasi tersebut.

"Proyek di ibu kota baru akan dibuat berdasarkan klaster. Misalnya, klaster pendidikan dan rumah sakit (RS). Bisa saja nanti universitas besar masuk, bisa saja rumah sakit standar internasional. Masuk RS terkenal," tuturnya.

Luhut juga memastikan, meski saat ini sudah banyak investor yang masuk, pembangunan gedung pemerintah di ibu kota baru tidak akan menggunakan dana asing, namun tetap menggunakan dana APBN.

Investor bisa menanamkan modalnya di ibu kota baru selain di pembangunan gedung pemerintahan. Misalnya kluster pendidikan tinggi, rumah sakit hingga pusat penelitian berstandar internasional.

Baca Juga : Airlangga Beri Kuliah Umum di Seskoal

"Kluster-kluster lain monggo, bisa kita omongin. Tapi kami yang ngatur loh. Untuk kantor pemerintah itu enggak dibayarin orang, kita mau dibayar pakai APBN," tegas Luhut.

Berdasarkan laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur diperkirakan mencapai Rp 485,2 triliun.  Nantinya, sebanyak 19,2 persen atau sekitar Rp 93,5 triliun di antaranya akan dibiayai oleh APBN.

Sementara itu, 54,5 persen lainnya (Rp 265,2 triliun) menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dan sisanya, 26,2 persen (Rp 127,3 triliun) diharapkan berasal dari invertor, BUMN dan swasta. (NOV)