Izin BPR Tebas Lolarizki Dicabut, LPS Siapkan Pembayaran Klaim Nasabah 

Kantor LPS. (Foto: net)
Klik untuk perbesar
Kantor LPS. (Foto: net)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan proses pembayaran klaim simpanan dan likuidasi PT BPR Tebas Lokarizki, Sambas. Proses pembayaran dilakukan setelah izin usaha PT BPR Tebas Lokarizki dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (27/1).

Sekretaris Lembaga OJK, Muhamad Yusron mengatakan, dalam rangka pembayaran klaim simpanan nasabah PT BPR Tebas Lokarizki, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. 

Baca Juga : Airlangga Beri Kuliah Umum di Seskoal

“Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha yakni 12 Juni 2020,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/1).

Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan proses likuidasi PT Tebas Lokarizki, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank. 

Baca Juga : Sejumlah Wilayah Di Indonesia Rentan Rawan Pangan

Selanjutnya, kata Yusron, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Lokarizki akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan pelaksanaan likuidasi PT BPR Lokarizki dilakukan oleh LPS.

Nasabah penyimpan dimohon untuk memantau pengumuman pembayaran klaim dana nasabah yang akan dilakukan di kantor PT BPR Lokarizki, media cetak/koran, dan website LPS. Bagi nasabah peminjam dana, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPR Tebas Lokarizki dengan menghubungi Tim Likuidasi.

Baca Juga : Di Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Walkot Tangerang Paparkan Capaian dan Evaluasi Kerja

“LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Tebas Lokarizki tetap tenang dan tidak terpancing dan terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi,” ujarnya. [DWI]