Pasca Putusan MK, APPI: Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan

Caption : Suasana diskusi dalam acara Infobanktalknews Media Discussion bertajuk Pasca-Putusan MK Tentang Fidusia: Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitor Macet di Jakarta, Senin (10/2). (Foto: ist)
Klik untuk perbesar
Caption : Suasana diskusi dalam acara Infobanktalknews Media Discussion bertajuk Pasca-Putusan MK Tentang Fidusia: Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitor Macet di Jakarta, Senin (10/2). (Foto: ist)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang fidusia (pengalihan hak milik), perusahaan leasing (multifinance) masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitor tanpa melalui Pengadilan Negeri (PN).

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno mengatakan, putusan MK tersebut justru memperjelas Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wanprestasi atau Cedera Janji antara Debitor dan Kreditor.

"Jadi leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitor macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan,” imbuhnya dalam acara Infobanktalknews Media Discussion bertajuk Pasca-Putusan MK Tentang Fidusia: Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitor Macet di Jakarta, Senin (10/2).

Menurut Suwandi, saat ini ada simpang-siur pendapat di masyarakat pasca-putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 soal Fidusia. “Bahwa seolah-olah pemegang hak fidusia (leasing) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” jelasnya.

Padahal, lanjut dia, sejatinya tidak demikian. Perusahaan leasing masih bisa menarik kendaraan dari debitur macet tanpa pengadilan. “Keputusan MK itu tidak bisa dibaca sepotong-sepotong. Ada ruang lebar untuk mengeksekusi jaminan debitur macet,” tegasnya.

Berita Terkait : Prabowo Kapan Mau Ke Amerika?

Dalam putusan MK disebutkan, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitor mengakui adanya wanprestasi. 

Sepanjang pemberi hak fidusia (debitor) telah mengakui adanya cedera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate executie).

Putusan MK itu, sambung Suwandi, mengenai wanprestasi antara pihak debitur dan kreditur harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi. Jadi, ada perjanjian sebelumnya, berapa pinjamannya, berapa bunga yang harus dibayar, termasuk jangka waktunya. Juga batas waktu pembayaran angsuran, bagaimana jika tidak membayar angsuran, dan berapa dendanya.

Di kesempatan yang sama, Chairman Infobank Institute Eko B Suprianto menuturkan, meski pasca-putusan MK tentang Fidusia ini masih bisa menarik kendaraan, pihak leasing akan lebih hati-hati dalam mengeksekusi hak fidusianya. 

Leasing sepertinya juga akan akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan. Menaikkan down payment (DP) dan memperketat manajemen risiko, adalah dua kemungkinan yang akan diambil. “Hal ini dilakukan agar terhindar dari jebakan debitur sontoloyo, yakni debitur yang tidak mau membayar utangnya, tapi masih tetap ingin menguasai kendaraannya yang belum lunas dibayar," ujarnya.

Baca Juga : Smelter Freeport Gresik Akan Dibangun 2023

Selama ini bisnis model perusahaan leasing hanya mengandalkan uang muka, dengan jaminan BPKB atas nama debitor. Bayangkan, hanya bermodal uang muka 10 persen atau lebih kecil, seseorang sudah bisa membawa kendaraan, meski BPKB sebagai jaminan atas nama debitor.

"Jika terjadi wanprestasi, maka kreditur akan mengeksekusi sebagai pemegang fidusia," katanya.

Menurut Eko, permasalahan muncul ketika debitor tidak membayar angsuran dan macet. Dan, dalam praktiknya terkadang melibatkan pihak ketiga untuk menarik kendaraan hingga terjadi ekses. 

Namun, terkadang debitor macet ini sulit dihubungi dan tidak kooperatif dan mempertahankan kendaraannya, padahal dia telah lalai membayar kewajibannya. Ada juga, debitor macet justru minta perlindungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), agar tidak dikejar pihak ketiga.

Eko berharap industri keuangan, termasuk multifinance, jangan berjuang sendiri. OJK sebagai regulator harus memberi dukungan bagi berkembangnya multifinance ini. “Setidaknya, jangan selalu menyalahkan multifinance jika terjadi sengketa antara debitur macet dan leasing,” imbuhnya.

Baca Juga : Kapan Virus Corona Wafat? Wallahualam

Jika terjadi perlambatan di industri multifinance, sektor otomotif juga terkena dampak dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Industri yang berhubungan dengan otomotif akan terkena dampak. "Efeknya juga bisa ke sektor perbankan, yang selama ini memberikan kredit," ujarnya.

Menurut catatan Biro Riset Infobank (birI), penyaluran pembiayaan perusahaan multifinance hingga Juni 2019 mencapai Rp 463,38 triliun atau tumbuh sekitar 4,47 persen dari Juni 2018 yang mencapai Rp 443,54 triliun. Sebanyak 22 persen di antaranya disalurkan untuk kendaraan bermotor roda dua dan 41,6 persen untuk kendaraan roda empat.

"Sisanya disalurkan untuk barang konsumsi lainnya, barang produktif, infrastruktur, jasa, serta piutang usaha," tuturnya.

Untuk aset, total aset perusahaan multifinance di Indonesia tumbuh sebesar 2,77 persen pada Juni 2019 (year on year/yoy). Total aset pada Juni 2018 tercatat Rp 499,3 triliun, sedangkan pada Juni 2019 sebesar Rp 513,2 triliun. Non performing financing (NPF) perusahaan multifinance masih terjaga, yaitu pada kisaran 2,75-2,89 persen. [DWI]